Network
PT Dirgantara Indonesia menyatakan belum pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau dari pihak ketiga terkait.
True North tidak segera menanggapi permintaan komentar namun profil perusahaan tak bertanggal yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi tiga produsen senjata Indonesia sebagai mitra strategis.
Baca Juga: BPKP Audit Akuntabilitas dan Tata Kelola Dana Pensiun BUMN
Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.
Indonesia yang belum lama ini menjadi ketua presidensi ASEAN telah mencoba untuk menjalin hubungan dengan militer Myanmar dan oposisi dengan harapan dapat memfasilitasi perundingan.
Indonesia mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar setelah kudeta.
Baca Juga: Dokter: Penyebab Kemandulan Bukan Karena Air Galon
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pihaknya sedang mempelajari pengaduan tersebut. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar.
Marzuki Darusman mengatakan, Komnas HAM wajib melakukan penyelidikan mengingat perusahaan milik negara berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada bulan Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan bahan terkait senilai setidaknya US$ 1 miliar sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, Tiongkok, Singapura, Thailand, dan India.***
