Network
ARAHKATA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit tujuan tertentu atas dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
BPKP Bersinergi dengan Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung.
Dalam konferensi pers bersama yang diselenggarakan pada Selasa, 3 Oktober 2023, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kepala BPKP bersama Jaksa Agung dan Menteri BUMN menyampaikan permasalahan ini kepada publik.
Baca Juga: Dokter: Penyebab Kemandulan Bukan Karena Air Galon
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, audit dapen BUMN merupakan tindak lanjut permintaan dari Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu.
Adapun tujuan audit yang dilakukan BPKP utamanya untuk perbaikan akuntabilitas dan tata kelola. Audit dilakukan terhadap tata kelola pendanaan, investasi, dan pembayaran manfaat di empat dapen.
“Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini (adalah) audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan,” katanya.
Baca Juga: Partai Buruh Tak Menyerah, Terus Layangkan Gugatan Uji Materiil UU Cipta Kerja
Dijelaskan Ateh, dari empat sampel audit yang dilakukan BPKP, dua di antaranya terindikasi fraud, seperti masih banyak transaksi investasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, bahkan beberapa menyebabkan kerugian dapen.
