ARAHKATA – Mantan Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan diskusi virtual yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai kritik terhadap pemerintah sebagai bentuk demokrasi yang berada di Indonesia, bagaimana jika sudah mengritik lalu dilaporkan ke polisi?
Dikutip Arahkata dari Pikiran Rakyat Bekasi dalam video dari tayangan kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021, berawal dari pembahasan JK terkait indeks demokrasi di Indonesia yang semakin menurun disebabkan adanya masalah sistem demokrasi.
Permasalahan sistem demokrasi di Indonesia menurut JK salah satunya adalah adanya ongkos yang mahal.
"Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik," katanya dalam video tersebut.
JK pun menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa demokrasi dikatakan mahal.
Baca Juga: 15 Ucapan Valentine yang Bikin Kamu Makin Mesra sama Pasangan
"Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," jelasnya dalam video tersebut.
Menurutnya, karena demokrasi yang mahal itulah timbul upaya pengembalian investasi, hingga akhirnya terjadi korupsi.
"Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka di situlah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," katanya dalam video tersebut.
Baca Juga: Kisah Pasien COVID-19 di Bojonegoro Masuk Gorong-Gorong Sedalam 3 Meter
Oleh karena itu, JK pun mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Check and balance itu bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, pernyataan Jokowi meminta dikritik oleh msyarakat menjadi pertanyaan-pertanyaan baru ditengah publik.
Sehingga, JK menilai peran PKS sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.
"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol pemerintah, demokrasi tidak dapat berjalan," tutur dalam video tersebut.
Tanggapan JK terakit kritik pemerintah RI tersebut menjadi sorotan publik sehingga Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman memberikan jawaban atas semua pertanyan yang JK tuturkan.***