ARAHKATA – Retorika menjelang pemilihan umum (Pemilu) sangat progresif terjadi di gelaran pesta demokrasi 2024. Di mana ketetapan seperti tahapan-tahapan pemilu hingga waktu pencobolsan yang sejatinya telah diputuskan pemerintah bersama DPR seakan tidak memiliki kekuatan solid.
Pasalnya, ada saja pihak-pihak yang terkesan berupaya mengutak-atik apa yang sudah ditetapkan itu sehingga memunculkan keraguan dari berbagai kalangan termasuk di masyarakat soal pelaksanaan Pemilu 2024.
Pandangan demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, di mana ia menyebut ada timbul banyak pertanyaan di masyarakat apakah pemilu akan terlaksana di tahun 2024.
Baca Juga: Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu, Yanuar Prihatin: Aneh dan Dipaksakan!
“Kenapa banyak orang mulai tanya itu? Karena dalam perjalanan kok ada sadungan-sandungan yang datang dari banyak sudut. Ada dari penonton, ada dari pemain, penyelenggara, ada juga yang mestinya tidak ikut-ikutan itu mulai ikutan melempar-lempar. Ini ada apa ini, apakah ini tes ombak apa sungguh-sungguh ingin memundurkan pemilu? Kita lihat sama-sama, karena jawabannya tidak bisa kita lihat hari ini,” kata legislator PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X itu dalam diskusi politik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 7 April 2023.
Namun demikian, Yanuar menyampaikan ada sejumlah hal yang patut diwaspadai. Di mana menurutnya bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pemilu saat ini telah mendapat gangguan tidak seperti pada pelaksanaan sebelumnya ketika telah ditetapkan maka mutlak dilaksanakan.
“Tapi, hari ini ada masyarakat yang tidak percaya tahun 2024 akan terjadi pemilu. Ini kan repot, sehingga kita memerlukan sudut pandang yang lain. Saya sendiri melihat ini dari dalam, yaitu sesuatu yang panoramanya mungkin bisa agak beda dari luar,” tuturnya.
Baca Juga: PSI Resmikan Kantor Dewan Pertimbangan Nasional
Ia pun menyontohkan soal pertanyaan sistem pemilihan terbuka atau tertutup, bahwa semua pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ketua umum partai politik, masyarakat, hingga presiden akan menjawab senada, yakni akan mengikuti aturan yang ada.
“Tapi kok tiba-tiba ada gugatan sistem terbuka dan tertutup, ada gugatan juga soal peserta pemilu, bahkan ada juga kewenangan Undang-Undang diambil alih oleh KPU yaitu soal penetapan Dapil. Dapil itu kewenangan Undang-Undang kalau pemilu lalu, dan sekarang tidak. Namun diambil KPU melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Saya melihat ini riaknya menuju jantung partai,” jelas Yanuar.
Dapil itu, lanjutnya, kalau dalam bahasa kami adalah jantung partai, termasuk sistem proporsional terbuka dan tertutup. Itu jantungnya partai politik, karena memiliki implikasi yang luar biasa besar ke internal partai hingga berpengaruh pada hitung-hitungan strategi politik.
Baca Juga: Jubir PKB Mikhael Sinaga: Kalau MK Putuskan Pemilu Tertutup, Anak Muda Bakal Kecewa dan Golput
“Cuma aneh juga hingga hari ini MK belum memutuskan. Tidak tahu juga diputuskannya kapan, kami di Komisi II juga tidak mendapat gambaran kapan MK akan memutuskan itu. Karena persidangan di MK dari dulu adalah memang ruang abu-abu yang kita tidak pernah bisa tahu hasil akhirnya akan seperti apa,” paparnya.
Sehingga, masih kata Yanuar, sampai sekarang sietem pemilu masih menjadi pertanyaan. Sampai kemudian muncul juga lelucon, sistem proporsional terbuka ditambah sistem proporsional tertutup sama dengan ditunda.
Baca Juga: Gerindra Tunggu Konsolidasi Data Mahfud dan Sri Mulyani Soal Pansus Rp 349 T
Ia turut menegaskan, bahwa semua pihak harus terus mencari jalan agar jadwal yang telah ditetapkan bisa terlaksana.
“Pencoblosan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden adalah tanggal 14 Februari 2024, kemudian untuk pemilihan kepala daerah itu 27 November 2024 yang sudah diputuskan sebagai agenda nasional. Pertanyaanya, bagimana kita mengawal ini tetap on the track meski gangguan akan selalu ada,” pungkasnya.***