ARAHKATA – Transparansi atau keterbukaan Penjabat (Pj) Gubernur yang dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa hari lalu mendapat sorotan dari beberapa pihak termasuk juga legislatif.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin memberi beberapa catatan besar soal keterbukaan atau transparansi, di mana menurutnya informasi tentang kandidat yang akan ditunjuk sebagai Pj Gubernur bisa disampaikan kepada publik.
“Catatan besarnya adalah publik tidak tahu bagaimana track record kandidat yang akan muncul, bahkan nama-nama tersebut kita tidak tahu, baru tahu pada saat diumumkan akan dilantik. Padahal ini kan jabatan publik seharusnya sejak awal informasi terkait kandidat yang menjadi Pj diumumkan ke publik,” ungkapnya di Jakarta, Kamis 7 September 2023.
Baca Juga: Rapat Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito, Yanuar Prihatin: Desain Otonomi Daerah Belum Jelas!
Lebih lanjut Yanuar menyampaikan, hal tersebut menimbulkan sebuah persepsi tentang sosok yang menjadi Pj Gubernur hingga akhirnya diketahui bahwa nama-nama tersebut adalah nama yang dekat dengan elit di pemerintahan.
“Ternyata sebagian di antaranya adalah orang-orang dekat atau bahkan sangat dekat dengan mungkin Presiden, mungkin Mendagri, atau mungkin referensi yang ada di lingkungan Istana atau juga pemerintah. Jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian terkait dengan tahun-tahun politik,” ujar anggota DPR dari Dapil Jabar X itu.
Pentingnya transparansi dijelaskan Yanuar, bahwa penunjukan Pj Gubernur sangat dekat kaitannya dengan eksekutif karena ditunjuk oleh pemerintah pusat yang belum diketahui publik sehingga keterbukaan sangat diperlukan.
Baca Juga: Kemenkominfo Take Down 174 Konten Radikalisme di Juli-Agustus 2023
“Beda dengan gubernur definitif yang prosesnya melalui Pilkada sehingga kaitannya sangat dekat dengan masyarakat. Maka itu dari sudut pandang ini keterbukaan sangat diperlukan,” paparnya.
Sementara terkait kinerja Pj Gubernur ke depan yang telah dilantik tersebut, Yanuar menerangkan masyarakat yang akan menilai di mana saat ini menurutnya psikologi politik sedang naik, kemudian persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, termasuk juga soal bagaimana menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayahnya.
“Kita punya pengalaman bahwa beberapa wilayah dan beberapa tempat memiliki resistansi yang lumayan tinggi terhadap Pemilu, sehingga dalam kaitan ini Pj Gubernur mulai memerhatikan aspek-aspek tersebut,” ucapnya.
Baca Juga: Momen Ma'ruf Amin Ketemu Choi Siwon di KTT ASEAN Jakarta
Ketua DPP PKB itu juga mengingatkan bahwa Pj Gubernur nantinya dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menegakkan aturan dalam konteks Pemilu baik pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), dan Pilkada.
Adapun, Pj Gubernur yang dilantik Mendagri Tito Karnavian yakni Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin.
Kemudian, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jay, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.***