Pro Kontra Menteri Baru, Sakti Wahyu Trenggono Mulai Disorot

- 22 Desember 2020, 19:25 WIB
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono (baju batik). /ANTARA/HO Biro Humas Kemhan
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono (baju batik). /ANTARA/HO Biro Humas Kemhan /

ARAHKATA – Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 22 Desember 2020.

Dalam konferensi persnya, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan telah menetapkan penggantian menteri di sejumlah posisi. Total ada enam pos menteri yang dirombak oleh Presiden Jokowi.

"Bersama wapres ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet Indonesia Maju," jelasnya dalam konferensi pers.

Salah satu yang paling fenomenal adalah munculnya nama Sakti Wahyu Trenggono yang didapuk sebagai menteri Kelautan dan perikanan (KKP) menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi benih lobster.

Baca Juga: Terlalu! Pos Pemeriksaan Hewan Milik Pemprov Jatim Mangkrak

Ketua umum Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengaku sangat terkejut dengan munculnya Sakti Wahyu Trenggono menjadi pembantu presiden pada kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, latar belakang Sakti sangat tidak layak dengan KKP, semestinya menteri KKP harus diisi oleh orang profesional yang memang mengerti tentang kelautan dan perikanan, kedua sektor itu sangat luas jadi yang mengisi posisi Menteri KKP adalah memang orang yang pas dan profesional.

"Bagaimana bisa seorang yang berlatar belakang sebagai pengusaha dibidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce dipilih sebagai menteri KKP," ujar Ahyar di Jakarta, Selasa 22 Desember 2020.

Baca Juga: Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP Baru yang Pernah Jual Kambing

Ahyar menambahkan, semestinya menteri KKP diisi oleh orang yang paham dalam dunia kemaritiman dan perikanan serta memahami dan mengetahui tentang kondisi masyarakat nelayan di pesisir dan pulau-pulau yang hampir semua kabupaten di Indonesia berada dalam garis kemiskinan.

Halaman:

Editor: Agnes Aflianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x