Network
ARAHKATA - DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan perwakilan Mahasiswa Aru/Jargaria Jakarta melangsungkan pertemuan perdana dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Hari Selasa, 22 Desember 2020.
Pertemuan tersebut dalam rangka menindak-lanjuti aspirasi masyarakat Kepulauan Aru yang berada di perbatasan Indonesia Timur itu, soal penolakan mereka terhadap kebijakan program Lumbung Ikan Nasional (LIN)
Kehadiran masyarakat Aru di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga sebagai bentuk perhatian khusus dari DPRD kepada masyarakat Aru yang selama ini sudah gerah dengan kebijakan M-LIN, tujuannya adalah mencari jalan terbaik, terhadap hasil Laut Aru yang selama ini tidak di peruntukan secara adil di tanah kita sendiri.
Baca Juga: Periksa Tempat Wisata yang Tutup Saat Libur Natal dan Tahun Baru di Jakarta
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kab. Kep Aru, Udin Belsigaway, Wakil Ketua DPRD, Lanurdin Senen Djabumir, Anggota DPRD Onggo Lengam, Abraham Mangar, Husin Tuborfon, Stefan Irmuply, Mahasiswa Aru Jakarta Benone Jelagay, Salim Wehfany dan lain lain.
Para anggota DPR itu mereka sangat menekankan Agar Orang Aru harus di perlakukan secara adil di atas Tanah Republik ini.
“Jangan perlakukan Kami seolah olah kami Bukan bagian dari NKRI, padahal Nenek Moyang Kami pertaruhan Jiwa dan Raga mereka Hanya untuk NKRI, itu catatan untuk kementerian, ujar Abraham Mangar.
Baca Juga: Akun Medsos Top Beauty World Hilang Usai Klarifikasi
Kemudian Wakil DPRD Lanurdin Senen Djabumir mempertanyakan minimnya perhatian pemerintah terhadap daerah Aru yang notabene sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia
“Kenapa Aru sebagai penyumbang ikan terbesar di Indonesia, kok kami seakan akan tidak di perhatikan secara khusus oleh pemerintah pusat & provinsi dalam sektor kelautan dan perikanan ini ada apa, kami tiap hari di demo sama mahasiswa dan masyarakat Aru atas Kebijakan M-LIN,” protesnya
