Network
ARAHKATA - Program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal ini dikarenakan tidak memenuhinya aspek keberhasilan yang hanya 34 persen.
Anggota Komisi IV Fraksi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema mengatakan program Perhutanan Sosial memiliki nilai sosial yang keberpihakan kepada masyarakat. Bagi Ansy sapaan akrabnya, Masyarakat yang berada disektiar hutan dapat mencegah konflik perhutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dirinya menyoroti program tersebut dengan baru tercapainya 12,7 juta hektar lahan untuk Perhutanan Sosial saat ini baru mencapai 34 persen.
“Ini sudah tahun keenam, kok capaiannya masih sekitar 34 persen. Apa kira-kira kendalanya? Apakah mungkin bisa diakselarasi program ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan?” tanya Ansy, saat rapat bersama Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di gedung Parlemen seperti dikutip dari dpr.go.id.
Baca Juga: Alih Fungsi Lahan Sebabkan Banjir, Luluk Nur Hamidah Sentil Menteri LHK
Seperti diketahui, Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono berharap dengan adanya evaluasi ini dapat mengakselarasi Program Perhutanan Sosial dengan mengevaluasi setiap kendala. “Kita ini sama-sama ingin akselerasi program ini. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi untuk mengindentifikasikan komunitas di sekitar kawasan hutan untuk bisa mempercepat Program Perhutanan Sosial. Kita ingin mempercepat bahwa andaikan ada kendala itu tidak masalah,” terangnya.***
