Network
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa mengatakan, pembahasan P-APBD di komisi-komisi tentunya ada tahapan-tahapan dalam rangka peninjauan.
Baca Juga: Wabup Ajukan Permohonan Poligami di Sumbar, Majelis Hakim: Gugur
Namun dalam pembahasan itu ada beberapa temuan yang butuh klarifikasi dalam rangka perbaikan.
"Dalam pembahasan P-APBD ada pembahasan di tingkat komisi. Dan mitra masing-masing komisi. Setelah dipelajari meskipun tidak seutuhnya. Ternyata ada beberapa temuan yang butuh klarifikasi dan perbaikan," ujar Aliyadi
Aliyadi mengungkapkan bahwa klarifikasi yang dibutuhkan Komisi B dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim selaku perencana program dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD).
Baca Juga: Ikut Kurangi Sampah Plastik, Starbucks Gunakan Gelas Reuseable
"Sampai hari ini belum ada klarifikasi, perencanaan dan keuangan seperti apa. Klarifikasi yang dibutuhkan dari Bappeda sebagai perencana dan keuangan (BPKAD) sebagai bendahara daerah," pungkasnya.
Tak hanya itu saja, sejumlah anggota DPRD Jatim melakukan aksi walk out (WO) dan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda lanjutan pembahasan P-APBD 2021 yang digelar pada Senin 27 September.
Baca Juga: Krakatau Steel Banyak Utang, Erick Thohir: Ada Indikasi Korupsi!
Rapat paripurna ini beragendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021 itu.
