Network
ARAHKATA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengaku perihatin atas huru-hara yang terjadi di Partai Demokrat.
Asal tahu saja, telah terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Mercy tersebut, ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diputuskan melalui Kongres kelima pada 2020 lalu dan Moeldoko yang diputuskan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat, 5 Maret 2021 belum lama ini.
"Tetapi bahwa sampai saat ini kami masih memegang SK (Surat Keputusan) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini yang isinya mengisi mengesahkan SK Partai Demokrat yakni, pimpinan Partai Demokrat adalah Pak AHY," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Marzuki Alie Optimis Kemenkumham Bakal Setujui KLB Deli Serdang
Kata Ilham, KPU akan bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal itu karena tanggung jawab dan kinerja KPU terikat dengan perundang-undangan yang dimaksud tersebut.
"Sampai saat ini, belum ada SK apapun dari Kumham yang datang ke kami. Kemudian mengacu kepada Pemilu 2019, Pilkada 2020 kami juga sampai saat ini masih memegang SK yang diberikan Kumham terakhir Partai Demokrat kepada kami," katanya.
Perlu diketahui, setelah menyambangi Kemenkumham, AHY langsung ke KPU. Kedatangannya bersama rombongan untuk melaporkan keberatan soal KLB di Deli Serdang, Sumut.
Baca Juga: Kemenag Larang Jilbab dan Penggunaan Bahasa Arab?
Dia membawa berkas-berkas penting, antara lain konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan oleh Kemenkumham tahun lalu
"Berkas AD/ART yang sudah disahkan negara dan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tahun lalu, terkait kepengurusan partai demokrat hasil kongres kelima yang diselenggarakan 15 maret 2020 yang sah dan juga memandatkan saya sebagai Ketum periode 2020-2025," ucapnya.
