Network
ARAHKATA - Melihat kondisi politik saat ini yang kekuasaan hanya dilakukan oleh segelintir orang. Beerapa pengamat menilai ruang politik hanya dikuasai oleh politisi yang memiliki uang dan kolega.
Pernyataan tersebut disampaikan pengajar Universitas Trisakti, Nurhastuti K Wardhani. Menurutnya, kondisi ekonomi yang oligopolis ini tidak sehat bagi ekonomi nasional. Selain itu, oligarki menggenggam kekuasaan politik, maka kebijakan pun hanya mengabdi pada akumulasi dan konsentrasi kekayaan. Dirinya menyebut tampak pada kebijakan perpajakan yang tak berubah sejak 30 tahun terakhir.
"Politik yang semakin oligarkis ini juga semakin tidak demokratis. Ini terbaca dengan ruang partisipasi politik yang semakin menyempit," ujar Nurhastuti dalam diskusi bertema “Membangun Poros Politik Anti-Oligarki”, di Hotel Kutaraja, Minggu, 26 September 2021.
Sementara itu, Titi Anggraini dari Perludem menyoroti hadirnya semacam “multiple barriers to entry” dalam perpolitikan Indonesia. Persyaratan parpol peserta pemilu merupakan yang paling rumit dan termahal di dunia.Setelah lolos sebagai peserta pemilu, parpol masih berhadapan rintangan untuk bisa mendudukkan wakilnya di DPR, yaitu parliamentary treshold.
"Dengan ambang batas yang semakin tinggi, makin sempit peluang parpol kecil dan parpol baru untuk masuk ke parlemen. Ruang politik yang sempit ini kemudian hanya diisi oleh mereka yang punya uang atau sumber daya lain," Ujar titi.
Dalam pernyataan dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Partai Adil Makmur (PRIMA) sebagai inisiasi gerakan mengatakan bahwa pada 18 September kita telah mengundang tokoh intelektual, aktivis untuk FGD mengkaji semakin kokohnya kekuasaan segelintir orang yang kita namakan oligarki yang semakin kokoh dengan disahkannya UU yang semakin memperkokoh kekuasaan mereka.
Lanjutnya, Walau tahun 2024 masih cukup lama tapi gairah politik dari politikus dan relawan memunculkan calon presiden sudah cukup kuat. Ini yang menjadi kekhawatiran Partai PRIMA bahwa sda kita kita tidak hanya dikuasai segelintir orang tapi digunakan sebesar besarnya kekuasaan rakyat.
"Maka kami serukan masyarakat sipil untuk membangun poros anti oligarki yang diwadahi oleh parpol sehingga bisa menciptakan langkah konkrit dalam tatanan bernegara yang pastinya partai politik ini harus ikut pemilu dan memenangkan pemilu. Kemudian akan dilaksanakan dalam tatanan politik yang real, misal UU yang tidak membatasi partisipasi politik rakyat seperti yang terjadi dengan parlementary dan presidential thresshold. UU yang menguntungkan segelintir orang seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja harus dicabut dan dirumuskan UU yang berpihak kepada kepentingan rakyat bukan memperkokoh oligarki. Maka partai prima mengajak semua kekuatan sipil, ulama, intelektual, akademisi, gerakan sosial untuk bersatu padu karena oligarki akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.
Agus Jabo menambahkan bahwa PRIMA telah melakukan FGD bersama tokoh intelektual dan politisi, ke depan kita akan merumuskan manifesto atau petisi dalam rangka melawan kekuatan oligarki, kita lagi persiapkan civil society biar lebih terorganisir karena yang dihadapi kekuatan politik dan ekonomi.
Sebagai penutup Ketua Umum PRIMA mengatakan oligarki membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara mengkhianati Pancasila dan dasar negara UUD 1945, maka oligarki adalah musuh bangsa dan negara Indoensia.
