Ruang Politik Dikuasai Oligarki, PRIMA Bergerak Rebut Pada Tahun 2024

"Untuk menyelamatkan bangsa dan negara, kami menyerukan kepada seluruh rakyat indonesia untuk bangkit bersatu, mengorganisir diri, membangun poros politik baru anti oligarki. Karena hanya dengan cara itu, kemudian kita akan menyelamatkan masa depamnbangsa dan negara, menelamatkan nasib hidup anak dan cucu kita," terangnya.

Dalam Forum FGD kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai landasan kerja dalam mengembangkan visi misi Partai, diantaranya Pembatasan atau limitasi rekrutmen politik dengan melarang kerabat dari pejabat yang sedang berkuasa untuk mencalonkan diri/menempati jabatan publik, Pembatasan dan transparansi biaya kampanye parpol dari pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha. Sebagai alternatifnya, kami mendorong pembiayaan parpol lewat APBN, Penghapusan Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold karena telah menyempitkan ruang partisipasi politik.

Selain itu, PRIMA menyoroti Pembatalan semua produk legislasi yang merugikan kepentingan publik, seperti revisi UU KPK, UU nomor 3/2020 tentang Minerba, dan UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, Mendukung penguatan masyarakat sipil dan pembangunan wadah politik alternatif, Memperjuangkan sistem ekonomi dan politik baru yang lebih demokratis, menghargai HAM, lebih berkeadilan sosial, dan menghormati lingkungan dan Memandang perlu adanya sebuah konsolidasi yang lebih luas, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, untuk menghadapi dominasi oligarki.***