Network
ARAHKATA - Massa tandingan yang menolak hak angket dan mendukung pemilihan umum (pemilu) damai 2024 yang tergabung dalam sejumlah elemen kembali mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024.
Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama menilai isu hak angket adalah bentuk provokasi politik yang berpotensi menimbulkan sipil war yang memecah belah persatuan bangsa.
"Pihak yang kalah harusnya legowo menerima kekalahan sebagai bentuk kedewasaan demokrasi, bukan malah menciptakan opini kecurangan pemilu yang bisa berimplikasi pada kondusifitas keamanan negara" ujar Sandri kepada wartawan didepan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024.
Baca Juga: Bambang Widjanarko: Satukan Barisan untuk Lawan Politisi Pengganggu
Sandri memastikan Haidar Alwi Institut bersama pemuda, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam Timur Indonesia Bersatu (TIB) akan terus menjaga dan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi.
"Rakyat adem adem saja kok, jadi kami disini berkomitmen mengawal pemerintahan pak jokowi hingga akhir periode dan siap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran " tegas Sandri.
Senada dengan itu, Andreas Papua (Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu) mengatakan bahwa mereka siap jadi garda terdepan membela pak jokowi karena isu pemakzulan presiden jokowi dinilai konstitusional.
Baca Juga: Anies Menolak Takut Soal Upaya Pembunuhan Karakter: Yang Asli Tidak Bisa Dibunuh!
"Kami dari Timur Indonesia bersama Haidar Alwi Institut siap jadi garda terdepan membela hal benar karena isu pemakzulan pak jokowk sangat inskontitusional" jelas Andreas.
