Network
ARAHKATA - Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Kendati demikian, Komisi X DPR RI tetap mendesak Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 untuk dicabut, sebagaimana hasil rapat Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim minggu lalu.
Pasalnya aturan itu dinilai sebagai biang kerok kenaikan UKT tak wajar di sejumlah PTN.
Baca Juga: Netizen Marak Soroti Turis Onar di Bali, Ketua DPD RI Minta Stakeholder Pariwisata Respon
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, kepada wartawan, Selasa, 28 Mei 2024.
"Tetapi masalahnya adalah bukan soal pembatalannya, yang menjadi inti dari masalah ini adalah dua hal. Yang pertama adanya Permendikhud 2/2024 yang ini mesti dicabut karena ini permintaan Komisi X adalah mencabut dan merevisi," kata Dede Yusuf.
Selain mencabut Permendikbud 2/2024, kata Dede, masalah lainnya yaitu terkait Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Baca Juga: Komite IV DPD RI: Pentingnya UU Pengelolaan Aset Daerah Tingkatkan Value dan Kebermanfaatan
Menurutnya, banyak perguruan tinggi negeri yang belum bisa memahami mengenai PTN-BH, yang mestinya harus bisa mencari pendanaan di luar UKT.
Sehingga menurut Dede Yusuf, permasalahan UKT ini bisa terjadi lagi di pemerintahan mendatang.
"Ini adalah bahasan yang harus kita kawal bersama agar jangan sampai seperti melempar kepada pemerintahan berikutnya karena ini akan terulang lagi tahun depan," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Baca Juga: Gawat! Indonesia Darurat Judi Online, Pemerintah Harus Lakukkan Langkah Ini
Lebih lanjut, Komisi X DPR RI kini sedang menyiapkan Panitia kerja (panja) Biaya Pendidikan, untuk mengurai permasalahan biaya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
Hal ini untuk mencegah kenaikan UKT yang tak wajar terjadi lagi di kemudian hari.
"Kami dari Komisi X sudah menyiapkan Panja Biaya Pendidikan untuk kita mencari data yang akurat mengenai mahalnya biaya pendidikan tinggi ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan negara di kemudian hari," ucapnya.
Baca Juga: Expo Pengawasan Intern 2024: Independensi Pengawasan untuk Akselerasi Pembangunan
"Mungkin sementara kita apresiasi dahulu sambil melihat perkembangan selanjutnya," tandasnya.***
