Network
ARAHKATA - Hingga bulan November 2020, pendidikan di tanah air masih terlihat belum ada perubahan. Baik dari segi inovasi pembelajaran sampai dengan kebijakan terkait kesulitan masyarakat akan pendidikan daring.
Jika dihitung dari awal pandemi dan dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sudah memasuki usia sembilan bulan pendidikan di masa pandemi COVID 19. Namun, bukan juga menjadi pandangan negatif dalam menilai pendidikan yang saat ini berlangsung, tidak pantas rasanya pendidikan Indonesia masih belum menemukan format terbaik dalam pengajaran yang beradaptasi di masa pandemi ini.
Dewan Komisioner Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiyarti menyatakan harusnya Kemdikbud sudah tidak melihat kondisi saat ini sebagai kondisi darurat. Karena pandemi sudah berlangsung sembilan bulan.
"Kalau awal ya darurat. Kalau sekarang ya sudah bukan darurat lagi. Harusnya sudah ada upaya terobosan dan ada perbaikan dari pelaksanaannya. Dan sudah ada persiapan untuk pelaksanaan 2021," kata Retno dalam acara online, bersama wartawan, Kamis Malam (19/11/2020).
Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Prioritaskan Gas untuk Keperluan Domestik
Terobosan ini tentunya menurut Retno bukan untuk memulihkan pendidikan seperti sebelum masa pandemi tapi beranjak menjadi lebih baik dibandingkan di awal masa pandemi.
"Misalnya terkait PJJ. Harus dipahami bahwa aspeknya bukan hanya guru saja. Tapi juga guru dan orang tua. Ini harus ditangani oleh pemerintah. Selama pandemi ini, ekonomi keluarga terpukul, menyebabkan pekerja anak dan keputusan untuk menikah untuk membantu ekonomi keluarga menjadi pilihan. Bahkan PJJ ini, walau banyak disanggah oleh berbagai pihak, ditemukan menyebabkan stres, depresi dan mendorong tingkat bunuh diri maupun kematian," ungkapnya.
Harus Turun ke Lapangan
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyatakan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam masalah pendidikan, pihak Kemendikbud harus mau turun ke lapangan dan bersinergi dengan stakeholder pendidikan yang ada.
