Network
ARAHKATA - Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan banyak anak-anak stres jika terus- menerus belajar di rumah secara online.
Lebih lanjut ia mengungkapkan stress tersebut disebabkan karena kurangnya interaksi dengan teman dan guru. Sehingga tingkat stress itu semakin bertambah intensitasnya.
“Psikososial dan dampak stres ke anak-anak kita. Minimnya interaksi dengan guru dengan teman dengan lingkungan di luarnya yang menyebabkan tingkat stres dalam rumah tangga meningkat secara drastis,”beber ex bos Gojek itu dalam konferensi pers terkait SKB 4 Menteri, Jumat, 20 November 2020.
Baca Juga: Karni Ilyas Beberkan Alasan Tak Undang Habib Rizieq dalam Programnya
Nadiem mengungkapkan dampak psikososial dan stres pun itu menjadi perhatian pemerintah. Nadiem menjelaskan, dengan minimnya interaksi dengan orang lain, anak berpotensi mudah stres.
Selain faktor stress, jika belajar si rumah terus dibiarkan, maka kemungkinan anak akan putus sekolah jadi besar. Karena mereka harus membantu perekonomian orang-tuanya yang melemah dilanda pandemi ini.
“Risiko pertama adalah putus sekolah, di mana banyak anak-anak yang didorong untuk bekerja dan ini berhubungan dengan situasi ekonomi,” tuturnya.
Baca Juga: Pesan Mensos Bagi yang Belum Dapat Bansos
Mulai Januari 2021, sekolah di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Pemerintah telah mengevaluasi Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021.
Baca Juga: Nadiem Beberkan Penyebab Buka Kembali Belajar Tatap Muka Mulai 2021
Seperti diketahui, pada SKB 4 menteri yang lalu, dibukanya sekolah mengacu pada peta zona risiko penyebaran Covid-19 di setiap daerah. Namun, pada evaluasi kali ini, pemerintah daerah setempat, komite sekolah, dan kepala sekolah adalah tiga elemen yang menentukan.
“Pemberian kewanangan penuh pada pemerintah daerah/kanwil/kantor kemenag dalam penentuan pemberian izin tatap muka. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah, kecamatan dan/atau desa/kelurahan,” pungkasnya.
