ARAHKATA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto didesak untuk membatalkan pembentukan Denwalsus (Detamesemen Pengawalan Khusus).
Ketua Umum Ormas Nasionalis Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara), Budi Mulyawan mengatakan, pembentukan Denwalsus dapat menimbulkan preseden buruk bagi kementerian sipil yang lain. Selain itu, pembentukan Denwalsus juga dapat memandulkan peran pasukan-pasukan elit yang dimiliki TNI.
"Kebijakan Menhan itu kebablasan dan harus dihentikan, karena Kemenhan membawahi TNI yang masing-masing kesatuannya sudah ada kelembagaan pasukan elit," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya, Senin, 11 April 2021.
Baca Juga: DPN Kombatan: Presiden Sebaiknya Copot Moeldoko!
Kata Budi, pembentukan Denwalsus juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga berpotensi mengurangi pos anggaran TNI.
"Kalau sampai berefek anggaran pasukan elit di TNI stagnan atau berkurang, ini identik memandulkan peran pasukan-pasukan khusus tersebut," imbuh Ketum Ormas nasionalis yang dewan pembinanya diketuai, politikus senior PDI Perjuangan Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, mantan Ajudan Presiden RI Ir Soekarno dan mantan Ketua MPR RI.
Budi Mulyawan menilai, Prabowo seharusnya mengoptimalkan anggaran untuk memaksimalkan peran pasukan elit di tubuh TNI, yaitu Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang ada di TNI AD, Denjaka (Detasemen Jalamangkara) di TNI AL, Kopaskhas (Korp Pasukan Khas) di TNI AU.
Baca Juga: Kasus Korupsi Mensos, Kombatan: Ada yang Salah di Kementerian Sosial
"Bukan sebaliknya, justru membentuk Denwaslu," celetuk Budi.
Lebih jauh Budi mengatakan, pembentukan Denwalsus berindikasi bukan untuk kepentingan bangsa, malah cenderung mengarah agenda-agenda individu. Itu jelas bertentangan dengan semangat kerja keras Presiden Jokowi.
"Apalagi, Presiden pernah melarang semua menteri untuk tidak menjalankan visi misi pribadi, yang ada hanya visi misi presiden. Jadi, ini tidak mencerminkan visi misi Presiden," katanya, mempertanyakan dalih untuk jajar kehormatan penyambutan tamu-tamu negara, mengingat semua sudah ada kesatuan-kesatuan TNI.
DPN Kombatan mempertegas, preseden buruk bakal timbul jika Denwalsus tetap dipaksakan. Karena berpotensi menjadi pembenaran menteri-menteri yang lain melakukan langkah-langkah serupa. Mengingat, mendekati tahun-tahun suksesi Pilpres 2024 bakal bermunculan syahwat-syahwat politik individu di kalangan menteri.
Baca Juga: Redam Gejolak Politik, DPN Kombatan Beri Rekomendasi ke Jokowi
"Jelas tidak elok di tengah kondisi bangsa prihatin menghadapi dampak multi krisis akibat pandemi berlarut-larut, sementara menteri pembantu presiden tidak fokus dengan tugasnya mengatasi kesulitan yang dihadapi negara dan masyarakat. Tapi, malah memanfaatkan fasilitas untuk agenda-agenda pribadi menghadapi suksesi 2024," kata Budi yang di Ormas nasionalis Kombatan juga terdapat anggota dewan pembina, politikus senior yang juga legeslator bidang pertahanan di DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin dari PDI-Perjuangan.
Preseden buruk lain, lanjut Budi Mulyawan, mengabaikan SOP pengawalan VIP yang sudah menjadi tanggungjawab Polri dengan dukungan TNI.
"Pembentukan Denwalsus Kemenhan bukan hanya mengabaikan SOP pengawalan pejabat setingkat menteri yang sudah baku dan berlaku bagi semua pejabat lembaga negara. Tapi, juga menimbulkan persepsi publik, ada ketidakpercayaan Prabowo terhadap integritas pelaksana pengamanan VIP di negera ini," kritik Ketum Kombatan, yang sebelum resmi menjadi Ormas merupakan relawan militan Presiden Jokowi di Pilpres.
Diketahui, pembentukan Denwalsus ini pertama mencuat di publik setelah ada unggahan video di akun Instagram resmi Ajudan Prabowo, @Rizky_ Irmansyah, Kamis, 8 April 2021.
Dalam video itu mempertontonkan barisan pasukan Denwalsus seperti sedang melaksanakan apel di suatu tempat. Pasukan ini mengenakan pakaian seragam loreng hijau hitam dan bertopi baret mencerminkan sebuah pasukan elit.
Ajudan Prabowo di akun medsosnya, menerangkan anggota Denwalsus dipilih langsung oleh Prabowo. Pasukan ini menjalankan pendidikan secara khusus di Pusdiklat Kopassus di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
Pembentukan Denwalsus itu untuk pengamanan markas Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Menhan Prabowo, tamu-tamu khusus Kemenhan dan untuk penyambutan tamu-tamu negara.
"Denwalsus ini bertugas untuk mengawal serta menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan dan juga upacara penyambutan jajar kehormatan tamu-tamu negara," kata Rizky dalam akun Instagram resminya.***