Network
ARAHKATA – Penetapan tersangka terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliali Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak tanggapan dari sejumlah kalangan masyarakat.
Jelas saja peristiwa tersebut mendapat banyak reaksi, pasalnya dalam menghadapi panemi Covid-19 ini pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan membantu masyarakat menghadapi kesulitan malah terlibat dugaan kasus korupsi.
Karenanya, Ketua Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Nur Asia Uno Positif Covid-19, Bagaimana dengan Sandiaga Uno?
“Hanya saja, alangkah baiknya KPK harus melebarkan modus-modus pemberantasan korupsinya. Bukan hanya sekedar OTT, menangkap koruptor atau orang yang terindikasi koruptor, KPK juga harus melakukan pencegahan korupsi” ungkapnya, kepada Arahkata.com, Senin 7 Desember 2020.
Karena, lanjutnya, pada dasarnya setiap instansi, setiap kementerian, atau lembaga mempunyai peluang atau berpotensi untuk orang berbuat korupsi. Ketika pencegahan orang untuk berbuat korupsi tidak dijalankan oleh KPK, sampai kapan pun korupsi tidak bisa diberantas.
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa penetapan tersangka Mensos Juliari bukan hanya sebagai kasus korupsi semata, tapi juga bermuatan politik.
Baca Juga: Slamet Maarif Ketum PA 212 Diteror, Mobil Dirusak dan Dicoret-coret
“Kalau kita lihat momentumnya, tanggal 9 Desember itu akan dilaksanakan Pilkada serentak. Ini saya melihat ada kepentingan dibalik itu sehingga dengan ditangkapnya Mensos yang dari PDI Perjuangan akan mempengaruhi nama baik, kredibilitas, maupun kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P,” ujarnya.
Sehingga, masih kata Budi, dikhawatirkan suara dari PDI-P dalam Pilkada serentak akan menurun dengan timbulnya kasus korupsi dari Juliari yang merupakan seorang Kader PDI-P.
