Terpantau Macet, Gubernur Jabar Ingatkan Pandemi COVID-19 Masih Ada

19 Oktober 2021, 19:00 WIB
Ilustrasi kemacetan di kawasan aglomerasi /Instagram/@atcs.kotabandung

ARAHKATA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. 

Diketahui kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung – Cimahi – Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor – Depok – Bekasi) belakangan suasana kotanya semakin ramai.

Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog memperingatkan kedatangan third wave atau gelombang ketiga COVID-19.  

Baca Juga: Ridwan Kamil Tantang Erick Thohir Makan Jengkol, Ini Reaksinya

Menurut Ridwan, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM.

Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi COVID-19 tetap terkendali.  

"Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," ucap Ridwan Kamil Senin, 18 Oktober 2021.

Sebagai contoh vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen.

Baca Juga: Hadiri Pembukaan PON XX Papua, Ridwan Kamil Makan Ini

Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati terget. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen. 

Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar COVID-19 jika protokol kesehatan (prokes) kendur.

Untuk itu Gubernur minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial. 

Baca Juga: Antisipasi Third Wave COVID-19, Pemkot Bandung Akan Reaktivasi RS

"Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes," katanya.

Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak. 

"Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," tukasnya.

Baca Juga: Capaian Vaksinasi Tinggi, BPK Apresiasi Pemkot Bandung

"Untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya. Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat di seluruh wilayah- wilayah publik," lanjutnya.***

Editor: Tia Martiana

Tags

Terkini

Terpopuler