ARAHKATA - Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024, massa pendukung terus mendeklarasikan dukungan kepada calon pemimpin pilihannya untuk lima tahun ke depan.
Salah satunya, Relawan Garuda Pancasila (RGP) yang mendukung calon presiden (capres) Ganjar Pranowo untuk menjadi orang nomor satu di republik Indonesia.
Tujuan dibentuknya RGP, selain mendukung Ganjar Pranowo adalah untuk merekatkan hubungan sesama anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Forum Alumni UI Sebut Ganjar Pranowo Tidak Memiliki Rekam Jejak Beban Masa Lalu
Ketua Umum RGP, La Ode Umar Bonte menegaskan bahwa pihaknya juga menolak politik identitas. Seperti, membawa isu agama dalam kontestasi politik terutama dalam pemilu dan pilpres 2024.
"Kami menolak mereka yang tidak mencintai keragaman, dan membawa-bawa agama ke politik yang bertujuan untuk membuat semua anak bangsa tercerai-berai," ujar La Ode Umar Bonte, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat, 12 Mei 2023.
Bonte sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai perekat bangsa dan negara. Menurutnya, siapapun yang tidak mengedepankan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka bukan bagian dari Indonesia.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ajak Warganet Lebih Bijak Gunakan Medsos di Tahun Politik
"Ketika seseorang dalam konteks politik tidak mengedepankan Pancasila adalah bukan Indonesia. Kita harus saling bahu-membahu untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena, ada kompetitor yang berusaha menghancurkan sistem demokrasi yang tidak baik," ucap pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut.
Ketua Umum KNPI itu mengungkapkan, jika ada kandidat calon presiden nanti yang memaksa-maksa agama masuk kedalam politik, maka dia meminta RGP mengantisipasi hal tersebut.
Baca Juga: Survei ARCI: Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies di Jatim
Untuk itu, dia mengajak masyarakat Indonesia memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden ke-8 Indonesia. Karena, sosok tersebut memahami nasionalisme dengan Pancasila, yang mana itu bukan untuk agama, kelompok ataupun kepentingan tertentu.
"Boleh kita memiliki perbedaan pilihan, namun jangan sampai di dalam konteks politik agama didorong-dorong masuk kedalamnya. Serta, anti dengan segala sesuatu yang berantentangan dengan Pancasila," pungkas Bonte. ***