Network
ARAHKATA - Merebaknya dugaan Pungutan Liar (Pungli) pengurusan dokumen kapal di Syahbandar Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, puluhan nelayan yang bergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Nelayan bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Sinjai mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat 8 Januari 2021.
"Kami menganggap ada dugaan pungli, sebab salah satu rekan nelayan yang mengurus dokumen kapal baru, membayar hingga Rp.5 juta. Padahal kwitansi yang diberikan oleh Syahbandar hanya senilai Rp.1 juta. Untuk itu, kami mempertanyakan transparansi Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang dokumen dan kelayakan kapal di Sinjai," tegas Erfin, perwakilan Aliansi Peduli Masyarakat Nelayan Sinjai.
Menurut Erfin, pengurusan surat kapal seperti surat ukur, pas besar, dan gros akte ditemukan tidak ada unsur keterbukaan prosedur dan standar layanan, terlebih terkait pengeluaran biaya yang digunakan.
Baca Juga: Ini 12 Program Kerja Kapolda Banten Baru
"Semua itu tidak ada keterbukaan publik. Ada oknum bermain dengan memberikan biaya tambahan yang lebih besar diluar dari nota kwitansi PNPB, sehingga bervariasinya pembayaran yang dilakukan nelayan. Kuat dugaan terjadi pelayanan yang tidak sesuai SOP," bebernya.
Pernyataan Erfin turut dipertegas oleh Ketua Semmi Sinjai, Yusri. Dia mengaku sangat prihatin dengan keluhan yang dialami para nelayan, yang harus bayar mahal demi mendapatkan dokumen kapal.
"Sudah lama terjadi dan mereka takut mempertanyakan tingginya biaya tersebut. Mereka fikir akan beresiko jika hal itu dia pertanyakan, yang dampaknya akan dipersulit atau bahkan lama menunggu untuk mendapatkan ijin. Sementara kebanyakan dari mereka ingin cepat melaut untuk mencari nafkah," ujarnya.
Baca Juga: Bebas Murni, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 dan BNPT Tinggalkan Lapas Gunung Sindur
"Sebab itulah kami meminta transparasi anggaran, supaya kita sama-sama mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk nelayan dan mengusut tuntas oknum pelaku pungli tersebut," sambung Yusri.
