Network
ARAHKATA - Komisi A DPRD Jawa Timur menilai dalam penertiban cafe atau tempat hiburan malam yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Satpol PP Jatim tidak perlu koordinasi dengan kabupaten/kota.
Untuk diketahui, Satpol PP Jatim menyegel cafe Holywing Gold Jalan Basuki Rahmad, pada Kamis 14 Januari 2021 malam. Cafe tersebut diketahui melanggar PPKM saat Komisi A DPRD Jatim, dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan razia.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menegaskan, dalam situasi apapun dan bertujuan untuk kebaikan bersama, maka penegakan aturan protokol kesehatan tidak perlu diperdebatan. Mengingat masalah pandemi covid-19 bukan Surabaya atau Jatim saja. Tetapi pandemi ini sudah menjadi masalah nasional, bahkan dunia.
Baca Juga: MPR RI Terima Bantuan 40 Ribu Masker dari Parlemen Vietnam
"Jadi siapa saja yang mempunyai wewenang untuk menertibkan saya rasa sah-sah saja," kata Dediansyah.
Penertiban cafe dan tempat hiburan malam bukan masalah koordinasi. Kalau terjadi banyak kerumunan, maka pihak manapun yang mempunyai wewenang berhak untuk membubarkan. Apalagi itu dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim.
"Tidak perlu (koordinasi) karena gugus tugas mempunyai wewenang. Kalau ini dibiarkan berarti kita tidak ada kepedulian," terangnya.
Baca Juga: Erupsi Gunung Semeru Mulai Menurun
Politisi asal Partai Gerindra itu menyebut dalam pencegahan dan memutus mata rantai sebaran covid-19, tidak perlu ada persoalan ketersinggungan. Begitu juga halnya, jika Surabaya akan melakukan penertiban pelanggaran aturan PPKM di wilayah Jatim. Dediansyah memastikan tidak ada masalah.
