Network
ARAHKATA - Beberapa wilayah di Kota Tangerang seperti Kawasan Industri Jatake, Perum Regency, Perumahan Golden City Residence, Perum Total Persada, Duta Alamanda dan Pinang Griya hinga kini belum teraliri listrik pasca tergenang air beberala waktu lalu. PLN pun kini kerja keras agar distribusi listrik diwilayah tersebut kembali normal.
Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten, Muhammad Joharifin mengungkapkan, saat ini PLN UID Banten telah mempersiapkan 7 posko penanganan recovery listrik, dengan menyiagakan 529 personil, dan 4 perahu karet menyebar di wilayah Tangerang dan sekitarnya yang terdampak banjir.
Sampai dengan Minggu 21 Februari 2021 sore pukul 16.00 WIB, PLN berhasil menyalakan 97 persen gardu distribusi dan juga 97 persen pelanggan yang terdampak banjir.
Baca Juga: Jangan Ceroboh, Ini Langkah Penting Amankan Listrik Saat Banjir!
“Sebanyak 309 dari 318 unit gardu distribusi yang terdampak banjir sudah berhasil dipulihkan kembali. Dan juga sebanyak 72.521 pelanggan yang terdampak banjir sudah dinyalakan,” ungkap Muhammad Joharifin.
PLN akan terus bekerja keras dan memantau kondisi di lapangan sejak cuaca ekstrem terjadi. Sisa pelanggan yang masih padam akan secara bertahap dinormalkan melihat kondisi di lokasi banjir. Jika semua jaringan listrik baik di sisi warga maupun PLN sudah dalam kondisi kering dan siap dialiri listrik maka siap untuk dinyalakan.
“Keamanan dan keselamatan selalu menjadi prioritas utama PLN, sehingga kami memohon pengertiannya untuk para pelanggan PLN bahwa kami sementara harus memadamkan listrik di wilayah yang turut terdampak banjir demi keselamatan pelanggan. Petugas akan terus bersiaga dalam memonitor banjir, setelah surut dan dipastikan aman baru listrik akan dinyalakan,” tambah Joharifin.
Baca Juga: PKS Minta PLN Jangan Unbundling Listrik, Karena Bertentangan dengan Konstitusi
PLN terus memantau perkembangan situasi di lokasi-lokasi yang terdampak maupun berpotensi banjir untuk secara sigap mengambil langkah. PLN juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk hal tersebut.
