Network
ARAHKATA - Dalam kondisi negara berlebih pasokan listrik seperti sekarang Pemerintah diminta tidak memilih opsi impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah.
Pemerintah disarankan membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata.
Demikian tanggapan anggota Komisi VII DPR RI terhadap dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah.
Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Cabut Izin Operasi PLTP Sorik Merapi
Menurut Mulyanto, impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga.
"Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut.
Sementara secara nasional surplus listrik kita sudah lebih dari 30% dan program pembangunan pembangkit 35.000 MW terus berlanjut.
Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Investigasi Menyeluruh Kecelakaan PLTP Sorik Merapi
Artinya pasokan listrik kita sudah cukup, bahkan berlebih. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat pemerataan listrik kita berbasis territorial. Akan menjadi aneh kalau secara nasional kita surplus listrik, sementara ada wilayah kita yang justru mengimpor listrik," ujar Mulyanto.
