Network
ARAHKATA - Sekretaris Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat (Komda Jabar), Reginal Robert Capah mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk mencabut penutupan Masjid di Kampung Nyalindung, Kec. Cilawu. Kabupaten Garut.
"Kami meminta pemerintah Garut untuk mencabut penyegelan pembangunan Masjid Jemaah Ahmadiyah dan mendukung langkah persuasif serta humanis dalam menyelesaikan segala persoalan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu 9 Mei 2021.
Keprihatinan ini, lanjut Reginal Robert, mengusik komitmen bersama dalam membangun semangat kebangsaan dengan munculnya Surat Edaran No. 4511/1605/Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Garut Tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah di Kp. Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.
Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR RI: Pers Agar Lebih Profesional
Reginal Robert Capah menjelaskan Pemuda Katolik Jabar selama ini terus melakukan jalan dialog dan perjumpaan lintas iman dalam mengkampanyekan perdamaian, hal ini juga sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat dalam Rakerda 2021 lalu.
Namun, sebagai generasi muda anak bangsa, Robert menambahkan bahwa, generasi muda Katolik senantiasa terpanggil untuk semakin peduli, semakin terlibat sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Persoalan ini memang kompleks. Tidak sederhana. Mestinya sikap egoisme kolektif inilah tidak terus menerus dibangun, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan intoleransi yang tidak kunjung selesai. Tanpa dialog, ini mengancam semangat toleransi bahkan kebebasan beragama di Jawa Barat" tambahnya.
Baca Juga: Simon Degeo: Dengan CSC TSE Group, Anak Saya Bisa Jadi Sarjana
"Konstitusi kita menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" jelasnya
Terkait dengan hal tersebut, berikut ini pernyataan sikap Pemuda Katolik Jawa Barat:
Pertama, Mendukung pernyataan sikap Jaringan Gusdurian, yaitu mengecam tindakan sewenang-wenang Pemkab Garut yang menutup paksa masjid Jemaah Ahmadiyah;
Penutupan Rumah Ibadah melalui sebuah Surat Edaran merupakan tindakan yang Inskonstitusional dan bertentangan dengan bunyi dan semangat Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Kedua, Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk mencabut kembali penyegelan Pembangunan Masjid untuk berfungsi kembali sebagai tempat ibadah;
Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk lebih mengedepankan langkah persuasif dan humanis dengan semua elemen stakeholder termasuk Jamaah Ahmadiyah terkait Kebebasan Beragama di Kabupaten Garut.
Ketiga, Meminta Gubernur Jawa Barat untuk mencabut Pergub No. 12 tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat tentulah bertentangan dengan bunyi dan semangat Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Mengajak seluruh masyarakat dan menciptakan hidup harmonis dan membangun dialog sebagai jalan kesepakatan bersama menyelesaikan berbagai persoalan.
Keempat, Mengajak seluruh kader Pemuda Katolik untuk terus melakukan dialog antaragama sesuai Dokumen Abu Dhabi yaitu menjaga semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan yang memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara, untuk memenuhi bumi dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta dan kedamaian.
