Network
ARAHKATA - Kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dipertanyakan, karena hingga Juli 2021 serapan anggaran APBD masih rendah. Tentunya bisa berdampak pembangunan yang lambat. Apalagi penanganan pandemi COVID-19 yang kian mengganas.
Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) membeberkan serapan anggaran Jatim jelang akhir semester pertama tahun anggaran 2021 hanya dikisaran 27,89%.
Serapan tersebut masih dibawah Provinsi Kalimantan Utara (27,99%) dan Provinsi Papua (28,25%). Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai diatas 50%.
Baca Juga: Lonjakan COVID-19 di Jatim Cenderung dari Keluarga, Ini Penyebabnya!
"Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah secara umum sangat memprihatinkan, kurang gerak cepat. Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat)," kata Sekjen FITRA Misbah Hasan.
Sementara Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi mengaku kaget, dan mempertanyakan kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Janji-janji kampanye apa saja yang telah direalisasikannya.
"Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara," ujarnya.
Baca Juga: Gerindra Jatim Ingatkan Penegakan PPKM Darurat agar Persuasif
Fraksi PKB mendesak kepada pimpinan DPRD Jatim untuk segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi kenapa hingga semester pertama mau berakhir masih di bawah 30 persen.
"Hal semacam ini harus segera dievaluasi, karena masyarakat menunggu program-program dari Pemprov Jatim baik yang sudah direncanakan maupun untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat COVID-19," pintanya.
