Network
Survei ini dibagikan pada 6-21 Agustus 2021 secara daring ke seluruh Indonesia.
Baca Juga: Budi Gunadi Pimpin Kegiatan Vaksinasi Dosis Kedua di Pulau Tidung Kepulauan Seribu
Dengan menyasar sebanyak 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.
Hasil sigi menunjukkan 70 persen responden tidak setuju vaksin berbayar.
Rincian hasilnya mereka mengatakan bahwa vaksin merupakan hak warga negara (73,9 persen), vaksin berbayar tidak adil bagi yang kurang mampu (67,9 persen) dan ada potensi menjadi ladang korupsi di Indonesia (53,5 persen).
Baca Juga: Vaksin COVID-19 Booster untuk Masyarakat Berbayar, Segini Harganya
Sementara 20,2 persen responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3 persen), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4 persen).
Lalu agar vaksin berbayar mengurangi antrian bagi penerima vaksin gratis (49,9 persen).
"Di antara responden yang setuju vaksin berbayar, ada kecenderungan semakin senior usianya dan semakin baik status ekonominya, dukungan terhadap skema berbayar semakin tinggi tapi tidak sampai menjadi mayoritas," kata Head of Katadata Insight Center (KIC) Adek Media Roza ihwal survei tentang vaksin COVID-19.***
