Network
ARAHKATA - Vaksinasi COVID-19 di Tanah Air tengah di gencarkan demi pencegahan penyebaran COVID-19 secara cepat.
Namun sangat disayangkan mengenai vaksinasi COVID-19 banyak penolakan dari masyarakat jika nantinya menjadi berbayar.
Karena sampai saat ini vaksinasi COVID-19 yang diterima masyarakat masih tidak berbayar.
Baca Juga: Vaksinasi Kota Bandung Capai 81 Persen, Sasaran Utama Pelajar
Penolakan tersebut diketahui dari data hasil survei melalui Change.org Indonesia.
Sehingga Katadata Insight Center (KIC) dan KawalCOVID19.id menampilkan data bahwa mayoritas responden tidak mendukung skema tentang vaksinasi COVID-19 berbayar.
Dengan tanggapan publik menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan hak warga di masa pandemi. Maka dirasa tidak adil terhadap warga kurang mampu.
Baca Juga: Sinergitas Polri dengan SEMMI, BEM dan OKP Sulteng Gelar Vaksinasi Merdeka
"Hasil survei ini mengafirmasi dukungan masyarakat yang juga mengalir lewat petisi yang menolak vaksinasi berbayar, termasuk via skema gotong royong," ujar Efraim Leonard, campaigner dari Change.org Indonesia dalam keterangan tertulis, dikutip Arahkata pada Kamis 30 September 2021.
Ia berharap pemerintah bisa segera menerima input dan semakin memperbaiki program vaksinasi COVID-19 untuk ke depannya.
Survei ini dibagikan pada 6-21 Agustus 2021 secara daring ke seluruh Indonesia.
Baca Juga: Budi Gunadi Pimpin Kegiatan Vaksinasi Dosis Kedua di Pulau Tidung Kepulauan Seribu
Dengan menyasar sebanyak 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.
Hasil sigi menunjukkan 70 persen responden tidak setuju vaksin berbayar.
Rincian hasilnya mereka mengatakan bahwa vaksin merupakan hak warga negara (73,9 persen), vaksin berbayar tidak adil bagi yang kurang mampu (67,9 persen) dan ada potensi menjadi ladang korupsi di Indonesia (53,5 persen).
Baca Juga: Vaksin COVID-19 Booster untuk Masyarakat Berbayar, Segini Harganya
Sementara 20,2 persen responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3 persen), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4 persen).
Lalu agar vaksin berbayar mengurangi antrian bagi penerima vaksin gratis (49,9 persen).
"Di antara responden yang setuju vaksin berbayar, ada kecenderungan semakin senior usianya dan semakin baik status ekonominya, dukungan terhadap skema berbayar semakin tinggi tapi tidak sampai menjadi mayoritas," kata Head of Katadata Insight Center (KIC) Adek Media Roza ihwal survei tentang vaksin COVID-19.***
