Network
Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar COVID-19 jika protokol kesehatan (prokes) kendur.
Untuk itu Gubernur minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.
Baca Juga: Antisipasi Third Wave COVID-19, Pemkot Bandung Akan Reaktivasi RS
"Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes," katanya.
Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak.
"Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," tukasnya.
Baca Juga: Capaian Vaksinasi Tinggi, BPK Apresiasi Pemkot Bandung
"Untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya. Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat di seluruh wilayah- wilayah publik," lanjutnya.***
