Network
Baca Juga: PBNU Angkat Suara Soal Promosi Berbau SARA Holywings
Mengingat seluruh sumber daya teknologi informasi serta dukungan anggaran yang memadai dan tersedia untuk pihak Disdik.
"Namun, permasalahan sebenarnya adalah pihak Disdik DKI telah menciptakan histeria publik dalam sistem PPDB DKI ini, dan tidak cepat untuk memitigasi permasalahan histeria tersebut," tegad Dedy.
Dia menuturkan, dari 10 jutaan penduduk DKI Jakarta katakanlah sekitar 200 ribuan orang yang mengikuti proses PPDB DKI dari tingkat SD sampai SMA/SMK, dan semuanya menumpuk pada jadwal yang sama.
Baca Juga: Gelar Apresiasi 'Setapak Perubahan Polri', Kapolri: Bentuk Dukungan Masyarakat agar Polri Lebih Baik
Maka secara otomatis semua akan berebut untuk masuk ke laman yang sama, dan kami yakin semua sistem pasti akan down jika diakses pada satu waktu yang sama.
"Permasalahannya adalah bagaimana untuk meminimalisasi kontestasi di antara para peserta, untuk kemudian tidak menimbulkan kepanikan publik tersebut? Dalam hal ini, mitigasi yang dilakukan oleh Disdik DKI masih belum maksimal," ujar Dedy.
Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya berharap pada sisa waktu proses pendaftaran PPDB yang ada, ada dilakukan mitigasi khusus dan cepat untuk menanggulangi permasalahan yang ada saat ini.
Baca Juga: Sejumlah Alasan Pemprov DKI Cabut Izin Seluruh Holywings di Jakarta
"Apakah itu membagi server dalam tiap tingkatan SD, SMP, SMA/SMK atau mengaktifkan kanal sosial media lainnya yang sifatnya berupa informasi. Jadi semua tidak bertumpuk pada satu waktu yang sama," kata Dedy.
