Network
Kalaupun misalnya mau tetap membuat kebijakan label berpotensi mengandung BPA, dia menyarankan agar itu jangan diberlakukan untuk galon guna ulang saja, melainkan untuk galon PET juga harus dibuat label berpotensi mengandung Etilen Glikol. “Karena, semuanya juga mengandung zat berbahaya,” ucapnya.
Baca Juga: Pelabelan BPA Galon Guna Ulang Upaya Framing Mundurkan Tolak Galon Sekali Pakai
Selain itu, dia juga juga prihatin dengan ramainya penyebaran isu hoax bahaya galon guna ulang ini. Karenanya, dia menginginkan harus ada keseimbangan dan ketidakberpihakan dari BPOM dalam kebijakan terkait pelabelan kemasan pangan.
“Hal itu untuk menjaga persaingan usaha ini tetap sehat. Biarlah masyarakat yang memilih mau menggunakan galon PET atau PC,” katanya.
Baru-baru ini Ketua Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan (JPKL), Roso Daras, kembali mencoba menggulirkan isu BPA ini dengan menggiring pemilihan pengurus baru DPD Aspadin Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten masa bakti 2022 – 2025 yang mengaitkannya dengan isu pelabelan BPA galon guna ulang.
Pentingnya mengingat dilakukan di saat BPOM sedang melakukan revisi Per BPOM No. 31/2018 tentang label BPA pada galon guna ulang.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian Turun Tangan Polemik Pelabelan BPA
Dia mengatakan pengurus DPD Aspadin JBD harus dapat mengayomi kepentingan pengusaha AMDK selaras dengan kemajuan teknologi, dan yang pasti dapat mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu standar keamanan pangan bagi konsumen dengan mendukung BPOM sebagai regulator yang mengawasi keamanan obat dan makanan.
"Tugasnya cukup berat. Sebab bukan hanya mengayomi kepentingan pengusaha saja. Tapi bagaimana dalam berusaha menciptakan iklim industri yang lebih sejuk dan tidak membenturkan anggota dengan pihak regulator demi memaksakan suatu standar keamanan pangan yang perlu disempurnakan mengikuti perkembangan standar keamanan internasional,” ujarnya.***
