Network
ARAHKATA - Polemik pelabelan BPA pada air minum kemasan masih terus disoroti sejumlah pihak. Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan juga pakar ekonomi memberikan suaranya terkait hal tersebut.
Revisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan ditengarai adanya potensi persaingan tidak sehat.
Melihat perbedaan pendapat akan urgensi penerbitan pelabelan “berpotensi mengandung BPA” pada air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia turut angkat bicara.
Baca Juga: Stakeholders Ingatkan BPOM Potensi Timbulnya Masalah Baru Akibat Wacana Pelabelan BPA
Kemenko Perekonomian meminta agar penerbitan revisi Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan perlu dikaji ulang dan dibahas lebih mendalam dengan semua pihak.
“Kebijakan Sektoral dan Diskriminatif, Ancaman bagi Persaingan Usaha yang Fair," ungkap Evita Mantovani, S.E., M.Si., Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Bidang Perekonomian, kepada Arahkata, Jumat 3 Juni 2022.
Ia mengingatkan, ada tiga solusi alternatif yang diputuskan dalam FGD yang dilaksanakan Januari 2022 lalu terkait pengaturan label “berpotensi mengandung BPA” pada galon guna ulang ini.
Baca Juga: Mencegah Obat Keras, BPOM Luncurkan Program ZPRO
Pertama, agar disusun sebuah pedoman teknis penggunaan kemasan mengandung BPA yang benar dan meningkatkan edukasinya ke masyarakat.
“Artinya, perbaiki saja SOP teknisnya seperti bagaimana cara mengangkut, menyimpan agar jangan sampai terpapar panas matahari, berapa lama waktu penyimpanan. Jadi, yang lebih ditingkatkan itu pedoman teknis dan literasi edukasi ke masyarakatnya,” katanya.
