Network
ARAHKATA - Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyatakan pihaknya akan memanggil 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinilai memiliki harta kekayaan tidak wajar.
Menurut Awan, tujuan pemanggilan puluhan pegawai tersebut, guna pengecekan secara formal dan material.
"Total 69 pegawai tidak clear akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Prinsipnya kami melakukan dengan data analitik, sehingga bisa tahu anomali harta kekayaan pegawai Kemenkeu," ujar Awan.
Baca Juga: Prabowo Subianto Unggul dalam Semua Simulasi Capres Kalahkan Anies Baswedan
Awan menjelaskan berdasarkan pelaporan pada tahun 2021 lalu, terdapat 36 pegawai yang tidak clear dalam melaporkan harta kekayaannya.
"Setelah kita ketemu anomali, kita cek lagi harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan. Ada 33 pegawai tidak clear, pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear," ujar Awan dikutip ArahKata.com dari PMJ News pada Kamis, 2 Maret 2023.
Kepada 69 pegawai tersebut, Awan menegaskan pihaknya akan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu.
Baca Juga: Buntut Pilot Susi Air Disandera, Banyak Penerbangan Penting di Papua Dibatalkan
Jika terdapat kejanggalan, maka pegawai tersebut akan ditindaklanjuti untuk di investigasi mengenai harta kekayaannya.
"Yang 69 tidak clear itu akan kita panggil klarifikasi, periksa, kalau ada indikasi fraud akan kita investigasi," katanya.
Terkait inisial ke-69 pegawai itu, Awan memaparkan pihaknya kini sudah mengantongi nama-nama pekerja Kemenkeu yang diduga hartanya bermasalah.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Prihatin Philip Marthens Pilot Susi Air Jadi Sandera KKB
"Rinciannya ada, cuma nggak bisa kita buka di sini. Ada semua mengenai data namanya," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti gaya hidup mewah para pegawai yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut Sri Mulyani, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan harus bisa menjaga azas kesopanan agar kinerjanya dapat lebih dihargai.
Baca Juga: Viral Gerakan Setop Bayar Pajak Menggema di Media Sosial
"Kalau Anda kelihatan mewah, bukannya Anda kelihatan keren, malah rakyat marah, dan ada juga dalam posisi defensif gitu kan," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani meminta para pejabat harus bisa membatasi gaya hidupnya, agar tidak menimbulkan respons negatif dari masyarakat.
"Menurut saya asas kepatutan, kepantasan itu bukan sesuatu yang berlebihan, karena masyarakat selalu merasakan adanya connection terhadap kepercayaan itu dari tingkah laku kita juga," ujarnya.***
