Network
"Pada sisi lain, solusi yang ditawarkan harus pula tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini. Kepastian karir mereka harus lebih terjamin," ujar legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Jawa Barat X itu.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tegaskan Siap Lanjutkan Kerja Besar Jokowi
Pemerintah, lanjut Yanuar, diminta untuk merancang formula penyelesaian ini secara komprehensif dan tepat waktu. Sebelum 28 November formula solusi ini sudah beres dan bisa diberlakukan.
"Agar diperhatikan juga bahwa revisi UU ASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan ke luar yang terbaik bagi nasib pegawai non ASN ini. Jangan revisi tambal sulam yang ke depannya berpotensi menjadi bom waktu lagi," ucapnya.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Pemerintah Serius Tangani KKB dan Status Siaga Tempur
Dan harus dicatat pula, masih kata Yanuar, bahwa pemerintah pernah menyampaikan angin surga di masa Kemenpan RB dipimpin Yudi Chrisnandi. Waktu itu tenaga honorer dijanjikan akan diangkat sebagai ASN, namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri.
"Jangan sampai menteri yang baru sekarang ini menyampaikan angin surga kembali. Jika ini terjadi, maka suhu konflik akan lebih naik lagi karena mendekati masa-masa pemilu 2024," pungkasnya.***
