Network
ARAHKATA – Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto dalam keterangan tertulisnya.
BPKP bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah berkolaborasi dan bersinergi mengawasi jalannya pengadaan sampai dengan pelantikan dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023.
Dijelaskan, sebagaimana dalam amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017, BPKP merupakan salah satu unsur Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (Panselnas).
Baca Juga: Geger Pinjol AdaKami Teror Nasabah Hingga Depresi Berujung Bunuh Diri
Adapun peran BPKP dalam panselnas adalah sebagai Tim Pengawas. “BPKP berperan menjadi tim pengawas dengan tugas, mendesain pengawasan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan pengawasan terhadap tahapan pengadaan ASN yang berkoordinasi dengan Tim Audit Teknologi, Tim Quality Assurance (QA) serta APIP Kementerian, Lembaga dan Pemda,” ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan pengawasan pengadaan ASN tahun 2023, Jumat, 22 September 2023.
Dikatakan Iwan, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan BPKP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengangkatan ASN.
BPKP kata Iwan, bersama dengan APIP di Kementerian, Lembaga dan Pemda melakukan consulting dan assurance guna menjamin akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pengadaan ASN bagi instansi Kementerian, Lembaga dan Pemda sebagai pelaksana program dan masyarakat selaku penerima manfaat.
Baca Juga: Najwa Shihab: Jurnalis Pekerjaan Membanggakan Lho Mas, Saat Profesinya Diejek Ganjar
Iwan menambahkan, BPKP telah mengidentifikasi beberapa risiko dalam pengadaan ASN diantaranya, gangguan teknis seperti aliran listrik, sambungan internet, penggunaan joki dan masih lambatnya respon dari helpdesk terhadap permasalahan peserta.
