Network
Padahal, masih kata Indra, karna proyek tersebut masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di jembatan Mampang sudah terdampak dengan kemacetan arus lalu lintas jalan
Ketua Gapeksindo Depok itu pun menyoal metode e-katalog yang diberlakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Depok dan munculnya pemilihan pelaksanaan kerja lapangan yang terkesan tidak selektif.
"Dinas, (PUPR) masih kurang selektif memilih pelaksana kerja di lapangan. Harusnya, pengusaha lokal yang dilibatkan. Terlebih, untuk kegiatan proyek seperti di lokasi Jembatan Mampang," ujarnya.
Baca Juga: Fix! Jokowi Berhentikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK
Merujuk hasil pemilihan dan pelaksana kerja di lapangan proyek Jembatan Mampang, Indra juga mensinyalir dimungkinkan adanya unsur kedekatan dengan penguasa atau lainya kaitan pemilihan pelaksana kerja proyek sistem e-katalog.
"Para rekanan bahkan warga jadi tidak bisa mengetahui jika akan ada kegiatan proyek pembangunan di tiap wilayah lantaran hanya panitia dan rekanan yang dilibatkan saja yang bisa membuka link di tiap kegiatan proyek yang digelar tersebut," kata dia.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan (Kabid Jajem) Oki Jatmika mengatakan kegiatan proyek Jembatan Mampang progres kegiatanya masih kurang dari 50 persen dan akan dilakukan addendum waktu mengacu peraturan yang berlaku.
Hal yang sama juga akan dilakukan pada item kegiatan proyek lainnya meski addendum waktu proyek masih belum pasti dilakukan karena masih berjalan hingga akhir tahun 2023.
Baca Juga: KPU Bahas Lokasi Debat Ketiga Capres-Cawapres Hari Ini
"Kalo mampang pastinya akan lewat tahun anggaran dengan kendala cuaca dan utilitas terutama kabel listrik. Jadi banyak koordinasi dengan pihak PLN dan hal ini bisa berhenti sampe satu minggu," kata Oki, Jumat, 29 Desember 2023.
