ARAHKATA - Surplus perdagangan Indonesia sebaiknya tidak saja berdampak pada ekonomi nasional.
Tapi juga harus berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan dan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM).
Artinya, harus ada konektivitas peningkatan usaha-usaha perekonomian kaum marginal di Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Semringah, APBN Masih Surplus Rp 60,9 Triliun
Surplus perdagangan Indonesia menyentuh angka US$54 miliar atau Rp831 triliun.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi dan Energi Terbarukan yang juga mantan aktivis Mahasiswa Era Tahun 90an dari Universitas Kristen Indonesia Ir. Djonli Tangkilisan, ST, MT kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 3 Maret 2023.
Menurut Djonli, sektor usaha kaum marginal atau UMKM berpotensi dalam kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan APBN Surplus Rp 106 T, Haters yang Ingin Indonesia Bangkrut Gigit Jari
Sehingga sangat berperan dalam mengurangi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi kerakyatan dan kaum marginal di Indonesia.
Apalagi, kata Djonli, UMKM Indonesia memiliki peran stabilisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah dan kaum marginal.
"Masyarakat lapisan bawah dan kaum marginal yang berikhtiar di sektor UMKM, harus mendapatkan perhatian pemerintah dengan berbagai kebijakan yang merangkul masyarakat yang berikhtiar di sektor ekonomi kerakyatan yang memiliki kontrubusi positif bagi peningkatan ekonomi nasional," kata Djonli yang juga Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) Pemilu 2024.
Baca Juga: Fix Neraca Perdagangan Surplus 4,53 Miliar USD Di Maret 2022
Terkait surplus perdagangan Indonesia, menurut Djonli, patut untuk diapresiasi. "Prestasi dan capaian surplus perdagangan Indonesia ini patut dan layak diapresiasi. Hal ini tidak mungkin dicapai tanpa kerja cerdas dan kerja keras" kata Djonli yang juga Aktivis Mahasiswa era 1990-an ini.
"Termasuk di dalamnya peran ekonomi kerakyatan dan sektor UMKM apa yang Indonesia capai ini harus terus ditingkatkan demi meningkatkan derajat ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat di lapisan bawah dan kaum marginal," sambungnya.
Menurut Djonli, upaya pemerintah dalam kerjasama perdagangan dengan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, India dan yang lainnya, menjadi perhatian penting. Kebijakan dan implementasi perdangangan Indonesia itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
Baca Juga: PLN Diminta Selesaikan Ketimpangan di Tengah Surplus Listrik
Djonli mengatakan, prestasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan ini harus dipertahankan. Tentu harapannya akan semakin meningkat.
Tidak hanya volume perdagangannya tapi juga jenis dan bidang perdagangan yang diproduksi Indonesia.
Karena itu, pemerintah harus pula menggenjot produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dan kaum marginal di Indonesia.
"Surplus perdagangan ini tidak saja meningkatkan eksistensi Kementerian Perdagangan, tapi juga harkat dan martabat Indonesia di mata dunia internasional dan menjadi sinyal kuat kemajuan ekonomi nasional," kata Djonli.
Baca Juga: Surplus Perdagangan Indonesia Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat dan UMKM
Djonli menambahkan, apa yang diungkapkan Presiden Joko Widodo saat pidato di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang belum lama ini adalah bentuk apresiasi, kegembiraan dan kebanggaan Presiden Jokowi.
Sebagai aktivis yang concern di sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan serta kaum marginal Djonli menekankan, sangat penting pemerintah terus mendorong sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan serta kaum marginal di Indonesia, dan yang paling utama mencintai produksi dalam negeri dilakukan di jajaran Pemerintah hingga masyarakat luas. Serta pelaku usaha meningkatkan kualitas produk nya supaya bisa bersaing dengan produk luar negri.
Seperti diketahui bahwa Indonesia sekarang ini mengalami surplus terhadap Amerika Serikat (AS) sebeasar US$16,6 miliar atau Rp253 triliun. Dengan India, surplus Indonesia US$14,1 juta (Rp215 triliun). Dengan Uni Eropa Indonesia surplus US$9,8 juta (Rp149 triliun).***