Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta PLN mengedepankan pendekatan permintaan pasar (demand driven) dalam penyusunan strategi kelistrikan nasional dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini tengah digodog Pemerintah.
Secara khusus, PLN harus totalitas (all out) dan fokus melaksanakan program-program pemerataan listrik untuk menghapus ketimpangan listrik nasional.
"Pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Negara harus menegakkan keadilan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Mulyanto.
Baca Juga: Bayar Kelistrikan, Lewat PLN Mobile Aja!
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini meminta Pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan masalah keadilan pasokan dan permintaan listrik ini.
Ia menilai sangat tidak adil, bila saat usia kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari 75 tahun dan terjadi kelebihan pasokan listrik lebih dari 30 persen, tetapi masih ada ratusan desa yang gelap-gulita, bahkan kita masih mengimpor listrik dari negeri tetangga.
"Seperti pepatah, tikus mati di lumbung padi. Ini adalah sebuah ironi, yang memprihatinkan," singgung politisi senior PKS ini.
Baca Juga: Seribu Lebih Pegawai PLN Banten Divaksin
Mulyanto menyayangkan saat ini masih ada pihak yang ngotot meneruskan proyek pembangkit 35 ribu MW. Ia menilai Pemerintah harusnya renegosiasi dan menghentikan program pembangunan pembangkit 35 ribu MW, mengingat program tersebut menyedot anggaran PLN dan tidak diperlukan.
