ARAHKATA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan pedoman asesmen penerapan faktor Environmental, Social, and Governance atau ESG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut pedoman asesmen ini menjadi acuan bagi BPKP dalam menilai penerapan ESG pada BUMN di triwulan II tahun 2023.
“Pedoman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan value BUMN dengan mengintegrasikan ESG dan juga mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” katanya, dikutip ArahKata.com Selasa, 18 April 2023.
Baca Juga: TikTokers Diadukan ke Polisi Dinilai Langgar Kebebasan Berpendapat
Dijelaskan, pedoman tersebut berisikan indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi untuk memotret kualitas penerapan ESG pada sekitar 23 BUMN.
Potret penerapan faktor-faktor ESG ini ditujukan untuk mengidentifikasi Area of Improvement (AoI) untuk meningkatkan kualitas implementasi ESG pada masing-masing BUMN dan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah.
Asesmen ini diharapkan dapat mengakselerasi dukungan BUMN terhadap tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Salah satu langkah awal adalah menganalisis sustainability report yang diterbitkan.
Baca Juga: KAI Wajibkan Penumpang Pakai Masker di Dalam Kereta
“BPKP juga mendorong BUMN untuk terus berkomitmen mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mengintegrasikan ESG dalam keputusan yang diambil oleh organ perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely memberikan dukungan kuat atas kegiatan BPKP untuk mendukung inisiatif BUMN dalam menegakkan pelaporan dan implementasi ESG secara berkesinambungan.
Hal ini merupakan suatu keniscayaan karena BUMN perlu mendapatkan rated pendanaan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan secara berkesinambungan.
Baca Juga: Geram Lihat Aksi Pemuda Bawa Pedang di Jalanan, Gibran: Berani Lewat Solo Saya Habisi
ESG penting dan prioritas BUMN di dalam menjalankan usaha-usaha BUMN.
Vice President of Engagement Monash University Indonesia Grace Wangge menyatakan Pedoman Asesmen ESG yang diterbitkan ini sangat signifikan untuk mendorong penerapan ESG pada BUMN. Senada dengan pernyataan Grace, System Lead for Sustainable Finance at the ClimateWorks Centre John Vong menyatakan hal serupa.
“Pedoman Asesmen ESG ini akan mengakselerasi perkembangan target dekarbonisasi Indonesia bagi seluruh BUMN," ujarnya.
Diketahui, sejak tahun 2022, BPKP telah berkolaborasi dengan para ahli dari Monash University Indonesia dan ClimateWorks Centre dalam pengembangan kapasitas auditor intern dalam pengawasan ESG, salah satunya dengan menerbitkan pedoman asesmen ESG tersebut.
Baca Juga: Erick Thohir dinilai tepat jadi Cawapres Koalisi Kebangsaan
Beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan yaitu pelatihan, seminar, dan focus group discussion.***