Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menolak permintaan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) untuk mengurangi royalti penjualan ke negara. Pemerintah, kata Mulyanto, harus patuh pada ketentuan Undang-Undang terkait penetapan besaran royalti penjualan bahan tambang. Jangan sampai Pemerintah tergoda untuk menyetujui dengan alasan apapun.
Sebelumnya APBI minta Pemerintah mengurangi nilai royalti yang berlaku lantaran harga pasaran batu bara anjlok. Permintaan ini diajukan menyusul ditandatangani kesepakatan antara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dengan China Coal Transportation and Distribution Association (CCTDA), bulan lalu.
Baca Juga: Indeks Manufaktur Membaik, Airlangga: Pemulihan Ekonomi Terjadi Dua Sisi
APBI dan CCTDA sepakat untuk meningkatkan ekspor batu bara dari Indonesia ke China untuk tahun 2021selama tiga tahun. Kesepakatan tersebut bernilai US$ 1,46 miliar atau senilai Rp 20,6 triliun untuk ekspor batu bara ke China sebesar 200 juta ton di 2021.
Atas kesepakatan kerjasama itu APBI minta pengurangan royalti karena harga jual batu bara ke China sangat murah.
Menanggapi hal tersebut, Mulyanto menilai Pemerintah tidak bisa mengurangi royalti seenaknya. Ini adalah pendapatan Negara yang menjadi hak masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
Baca Juga: Update Harga Emas Hari ini 2 Desember 2020, Antam 2 Gram Turun Jadi Rp1.911.000
Menurut Mulyanto penentuan besaran persentase royalti termasuk harga batu bara acuan (HBA) didasarkan pada data empirik baik domestik maupun internasional. Bahkan HBA dihitung berdasarkan parameter harga domestik dan internasional yang fluktuatif secara bulanan.
Artinya HBA itu mengikuti perubahan harga pasar, sehingga tidak memberatkan pihak pembayar royalti namun cukup adil sebagai penerimaan Negara. Mengingat batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
