PKS Pertanyakan Kinerja Pemerintah Soal Target Jargas

- 16 Desember 2020, 13:16 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. //FPKS DPR RI

ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kecewa dengan laporan Kementerian ESDM tentang realisasi target pembagunan jaringan gas (Jargas) yang baru mencapai 16,5% dari yang ditentukan. Mulyanto mendesak Kementerian ESDM untuk mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) secara nasional agar program substitusi impor LPG dengan gas alam dapat terlaksana segera.

"Percepatan pembangunan jargas ini sangat penting karena dapat menekan defisit transaksi berjalan dan mengokohkan ketahanan energi nasional.

Target pemerintah di tahun 2024 adalah sebesar 4 juta sambungan rumah tangga (SR) jargas. Sementara realisasi sampai dengan tahun 2020, baru mencapai total sebesar 660 ribu SR atau sekitar 16.5%-nya. Masih sangat jauh dari target, padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi," ujar Mulyanto.

Baca Juga: Rencana Kementerian BUMN Lakukan Holding Company Dapat Sorotan Sejumlah Kalangan

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai program substitusi LPG dengan gas alam ini sangat penting untuk dilaksanakan karena secara langsung akan menghemat devisa negara.

Menurut hitungan Perusahaan Gas Negara (PGN), dengan memanfaatkan gas alam, negara dapat menghemat anggaran sebesar Rp 3,3 triliun/tahun. Hal itu disebabkan harga gas alam lebih murah dan cadangannya berlimpah. Sedangkan di sisi masyarakat, pemanfaatan gas alam ini dapat mengurangi pengeluaran secara total hingga Rp 0,3 triliun/tahun.

"Baru-baru ini Kementerian ESDM mengumumkan rencana substitusi LPG dengan Dimethyl Ether (DME), sebagai hasil gasifikasi batubara berkalori rendah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Baca Juga: Selama November 2020 Ekspor Jatim Naik 2,07%

Sepanjang menguntungkan dan sesuai dengan keekonomiannya, upaya komplementatif DME ini bagus-bagus saja untuk dikembangkan. Yang penting, berbagai target kinerja pemerintah itu dapat tercapai.

Pemerintah harusnya fokus pada pilihan strategi yg telah diambil untuk mencapai target substitusi impor LPG ini. Jangan terlalu banyak wacana. Sehingga capaian targetnya minim," tandas Mulyanto.

Untuk diketahui berdasarkan data Kementerian ESDM yang dihimpun dari Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, per Januari 2017 Indonesia memiliki cadangan gas bumi sebanyak 142,72 TSCF atau setara dengan 1,53% cadangan gas bumi di dunia. Dari jumlah tersebut, 100,36 TSCF merupakan cadangan gas terbukti dan 42,36 TSCF merupakan cadangan gas potensial.

Baca Juga: BRI Kanca Jakarta Otista Manjakan Nasabah di Panen Hadiah Simpedes

Kementerian ESDM juga mencatat, lifting gas bumi Indonesia akan mengalami fluktuasi hingga mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 8.661 MMSCFD, kemudian mengalami penurunan menjadi 8.048 MMSCFD di tahun 2027 nanti.

Adapun pada tahun 2019 lalu, lifting gas bumi Indonesia berada di level 1.060 MBOEPD. Sedangkan di tahun ini pemerintah mematok target lifting gas bumi sebesar 1.191 MBOEPD.

"Cadangan gas bumi di Indonesia pada dasarnya masih sangat melimpah. Belum lagi bila dilaksanakan eksplorasi baru, angka-angka ini diyakini akan meningkat," kata politisi yang biasa disapa Pak Mul ini.***

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah