Network
Karena itu APPKSI mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pemberlakuan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Menyusul dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO).karena kebijakan ini membuat kesulitan ekspor CPO dimana kebijakan ini membuat tangki tangki CPO penuh menumpuk tidak bisa cepat berkurang untuk di ekspor.
Dia menambahkan, APPKSI juga mendesak presiden Jokowi untuk menurunkan pungutan ekspor CPO yang sangat tinggi yang menyebabkan juga harga TBS petani makin hancur karena beban pungutan ekspor ternyata dibebankan pada harga beli TBS
Mengingat hal di atas, negara harus mengadopsi langkah-langkah ramah ekspor untuk mendapatkan arus masuk Forex besar-besaran, pendapatan perpajakan, penciptaan kesempatan kerja dan pada saat yang sama, mensubsidi minyak goreng lokal untuk kebijakan yang saling menguntungkan.
"Kebijakan tertinggi dan keputusan ada ditangan Bapak Presiden Jokowi dan apakah Indonesia dengan cepat belajar dari episode ini dan mengaktifkan kembali kebijakan ekspornya; atau terus berlarut-larut, dunia mengawasi dan akan membalasnya. Waktu terus berdetak" ucapnya.
“Kami sampaikan pada Bapak Presiden agar dapat segera di tindak lanjut, jika tidak didengar maka APPKSI akan melakukan langkah hukum terhadap presiden Jokowi yang dalam kebijakan terkait industri sawit flip flop , telah menghancurkan industri sawit nasional, dengan melakukan gugatan Class Action perbuatan melawan hukum pada Jokowi yang telah dengan sengaja menghancurkan industri sawit nasional,” pungkasnya.***
