Potensi risiko terkait dengan kenaikan harga komoditas sehingga kebijakan itu bakal berdampak ke inflasi ekonomi.
“Selain itu, potensi risiko sosial yang timbul dengan diberlakukan kebijakan ini yang mana potensi demo dari pengangkut komoditas ataupun pemilik komoditas yang berefek kepada kondisi ekonomi maupun isu keamanan,” ucap Sarinah.
Baca Juga: Ketum PPP Suharso Manoarfa Dilaporkan Polisi Terkait Amplop Kiai
Menurut lembaga penelitian tersebut, perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah guna menyelesaikan masalah transportasi dan logistik nasional.
Melalui penyelesaian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tak ada tumpang tindih misalnya dalam hal penerapan kebijakan.
Sebagai contoh perihal aturan Jumlah Berat Bruto (JBB) dan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
Baca Juga: Aparat Polsek Pagedangan Bekuk 5 Pelaku Curanmor
Dari temuan ITL Trisakti di lapangan, lanjutnya, provinsi satu dengan lainnya bisa menentukan JBB dan JBI secara berbeda.
“Selain itu juga pemberantasan pungli di sektor transportasi (dan) pembuatan kebijakan yang menyeluruh. Ini yang harus didorong,” pungkas Sarinah.***