Network
Ida Fauziah menambahkan, kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja yakni menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. "Kemnaker telah membuat kebijakan Active Labour Market Policy (AMLP) untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan penurunan pengangguran," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim bahwa pemerintah sudah memiliki strategi khusus untuk menyerap.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Terima Data Asal Bapak Senang
tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.
"Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya," kata Airlangga, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
Tak hanya itu, pemerintah juga bakal memperluas kerja sama melalui skema government to government bagi pekerja migran, meningkatkan inklusi keuangan dengan PNM dan KUR, serta program upskilling dan reskillinge seperti program kartu prakerja 2023.
Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Khusus untuk program kartu prakerja, berbeda dengan tahun sebelumnya, peserta akan mendapat biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, dan insentif pelatihan di angka Rp2,4 juta, dengan total pemberian sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600.000 per bulan) dan insentif survei Rp150.000.
“Jadi tahun ini bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Kalau pada saat skema bansos pelatihan lebih rendah daripada bantuan," sebut Airlangga.***
