Network
Lembaga lainnya juga sama gigih menyoroti wacana pelabelan ‘Berpotensi Mengandung BPA’ adalah FMCG Insights yang diketuai Muhammad Hasan.
Lembaga ini juga sangat gigih meminta BPOM untuk melabeli ‘Berpotensi Mengandung BPA’ terhadap galon guna ulang dengan alasan yang sama dengan yang disampaikan JPKL.
Dan akhir-akhir ini lembaga yang menamakan diri sebagai Zero Waste Management Consortium yang digawangi Amalia S. Bendang dari Koalisi Pejalan Kaki yang diketuai Alfred Sitorus juga ikut-ikutan menyuarakan hal serupa.
Baca Juga: Mendag Zulkifli Temukan 500 Ton MinyaKita Tersimpan di Gudang
Namun, lagi-lagi semua lembaga-lembaga yang tadinya sangat gigih menyatakan diri sebagai pendukung kesehatan masyarakat ini, tidak ada suaranya di media di saat merebaknya kasus kesehatan sirup obat batuk yang jelas-jelas telah menyebabkan kematian ratusan anak di Indonesia.
Banyak pihak yang mengendus wacana pelabelan BPA free yang kini diganti namanya menjadi “berpotensi mengandung BPA” terhadap galon guna ulang hanya merupakan bagian dari persaingan usaha dari industri sejenis.
KPPU salah satu yang mengendus hal ini. Komisioner KPPU, Chandra Setiawan, melihat polemik kontaminasi BPA yang berujung pada upaya pelabelan produk air galon guna ulang ini berpotensi mengandung diskriminasi yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. “Sebabnya, 99,9 persen industri ini menggunakan galon tersebut, dan hanya satu yang menggunakan galon sekali pakai,” katanya.
Baca Juga: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Tegaskan Menolak Privatisasi PGE
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sangat menyayangkan adanya upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang menghembuskan isu terkait bahaya Bisfenol A (BPA) di salah satu produk AMDK di masyarakat. Menurutnya, isu soal BPA ini sangat sensitif.
“Jadi, saya meminta agar pihak-pihak yang menghembuskan isu terkait BPA ini tidak merusak pemulihan industri di tengah pasar yang belum bagus akibat pandemi. Apalagi saat ini fokus pemerintah adalah memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Konsentrasi kita sekarang melakukan pemulihan industri karena pasar di dalam negeri masih belum bagus," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.***
