Network
“Selain menyebabkan kelangkaan air galon di masyarakat, pelarangan truk sumbu tiga ini juga ternyata akan membuat para sopir truknya menganggur alias tidak berpenghasilan,” tukasnya.
Bahkan, warganet dengan akun @PestaPor4 menyebutkan pelarangan truk sumbu tiga untuk transportasi air galon ini pastinya juga akan memberikan ruang bagi para penimbun barang sehingga bisa terjadi permainan kelangkaan barang.
“Masak iya ga ada yang mikir ke situ sih?” cuitnya.
Baca Juga: Radio Ch109 Indo VWT PWI Jakarta Barat Kembali On Air Gelar Tausiyah Ramadan
Sebelumnya, Wakil Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, menyatakan tidak setuju adanya wacana kebijakan pelarangan angkutan logistik pada saat momen lebaran hanya karena alasan kemacetan.
Dia beralasan justru dengan adanya pelarangan tersebut, masyarakat akan dibuat menderita karena terjadi kelangkaan barang yang dibutuhkan saat momen lebaran tersebut, terutama air minum yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Nggak usah dilarang-larang seperti itulah menurut saya. Ini kan tradisi mudik yang sudah turun-temurun. Seharusnya tradisi keagamaan ini kan harus disupport bukan dihalang-halangi. Malah pemerintah seharusnya bukan melarang tapi memikirkan bagaimana mekanisme pengamanan terkait angkutan logistik dan kendaraan mudik itu, semuanya bisa aman dan safety,” ujarnya.
Baca Juga: PLN Mobile One Stop Solution Jawab Kebutuhan Kelistrikan Selama Idul Fitri 1444 H
Karena, menurut Mufti, jika angkutan logistik itu dilarang menjelang Idul Fitri, masyarakat justru akan menjadi kesulitan untuk membeli air minum untuk persiapan lebaran saat berada di kampung halamannya.
“Jadi, pemerintah tidak boleh melarangnya pada momen lebaran nanti. Kan dari pengalaman lebaran tahun-tahun sebelumnya, pemerintah juga tidak melarang beroperasinya angkutan logistik ini namun kondisi kemacetan di jalan masih bisa dikendalikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya membuat peraturan yang gampang-gampang saja tanpa mengkaji dampaknya di masyarakat.
Baca Juga: Politisi Ramson Siagian Minta 2.000 Sarung ke Pertamina di Rapat DPR
