Network
Dia juga menilai untuk jangka panjang diperkirakan akan berpengaruh pada agenda Pemilu dan Pilpres 2024 yang bisa jadi memperlemah PDI-P dalam menjalankan program-progam berbasis sosial yang sebenarnya bisa disinergikan oleh Kementerian Sosial.
Baca Juga: Amanah Perisai Nusantara Desak Jokowi Segera Lakukan Reshuffle
Budi juga berpandangan, bahwa ada yang salah di instansi Kementerian Sosial, karena mengingat Juliari Batubara bukanlah Menteri Sosial yang pertama terjerat kasus korupsi tetapi dua menteri sebelumnya yakni Bachtiar Chamsyah dan Idrus Marham juga tersangkut kasus serupa.
“Jadi di Kementerian Sosial itu sendiri juga harus dibenahi. Dan kalau perlu harus dilaksanakan reformasi total, baik reformasi birokrasi maupun reformasi struktural. Karena khusus di Kementerian Sosial ini sudah emergency dengan tiga menteri yang terjerat kasus korupsi,” tandasnya.
Baca Juga: Respon Pengamat Hukum Soal Hukuman Mati Korupsi Bansos
Reshuffle tidak bisa ditunda lagi
Terkait perombakan kabinet, menurut Budi, Presiden Jokowi sudah terlambat untuk melakukan reshuffle melihat kondisi kabinet saat ini yang diistilahkan telah kronis. Tapi hal tersebut bisa dimaklumi karena melihat situasi bangsa tengah dirundung Covid-19.
“Mungkin pak Jokowi melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan. Tapi untuk kali ini tidak bisa ditunda lagi reshuffle harus dilakukan. Alangkah baiknya reshuffle dilakukan setelah Pilkada serentak untuk melihat eskalasi politik. Supaya reshuffle kabinet itu sendiri tidak menjadi beban politik yang baru buat Presiden Jokowi,” paparnya.
Baca Juga: Terjerat Bansos, Mensos Dibayangi Ancaman Hukuman Mati ? Begini Penjelasannya
Budi juga berpendapat langkah reshuffle kabinet saja tidak cukup, tapi harus diibarengi dengan reformasi birokrasi. Karena, menurutnya, persoalan ini bukan hanya ada di menteri, tapi juga di jajaran pejabat atau elit birokrasi.
