Network
ARAHKATA – Penetapan tersangka terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliali Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak tanggapan dari sejumlah kalangan masyarakat.
Jelas saja peristiwa tersebut mendapat banyak reaksi, pasalnya dalam menghadapi panemi Covid-19 ini pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan membantu masyarakat menghadapi kesulitan malah terlibat dugaan kasus korupsi.
Karenanya, Ketua Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Nur Asia Uno Positif Covid-19, Bagaimana dengan Sandiaga Uno?
“Hanya saja, alangkah baiknya KPK harus melebarkan modus-modus pemberantasan korupsinya. Bukan hanya sekedar OTT, menangkap koruptor atau orang yang terindikasi koruptor, KPK juga harus melakukan pencegahan korupsi” ungkapnya, kepada Arahkata.com, Senin 7 Desember 2020.
Karena, lanjutnya, pada dasarnya setiap instansi, setiap kementerian, atau lembaga mempunyai peluang atau berpotensi untuk orang berbuat korupsi. Ketika pencegahan orang untuk berbuat korupsi tidak dijalankan oleh KPK, sampai kapan pun korupsi tidak bisa diberantas.
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa penetapan tersangka Mensos Juliari bukan hanya sebagai kasus korupsi semata, tapi juga bermuatan politik.
Baca Juga: Slamet Maarif Ketum PA 212 Diteror, Mobil Dirusak dan Dicoret-coret
“Kalau kita lihat momentumnya, tanggal 9 Desember itu akan dilaksanakan Pilkada serentak. Ini saya melihat ada kepentingan dibalik itu sehingga dengan ditangkapnya Mensos yang dari PDI Perjuangan akan mempengaruhi nama baik, kredibilitas, maupun kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P,” ujarnya.
Sehingga, masih kata Budi, dikhawatirkan suara dari PDI-P dalam Pilkada serentak akan menurun dengan timbulnya kasus korupsi dari Juliari yang merupakan seorang Kader PDI-P.
Dia juga menilai untuk jangka panjang diperkirakan akan berpengaruh pada agenda Pemilu dan Pilpres 2024 yang bisa jadi memperlemah PDI-P dalam menjalankan program-progam berbasis sosial yang sebenarnya bisa disinergikan oleh Kementerian Sosial.
Baca Juga: Amanah Perisai Nusantara Desak Jokowi Segera Lakukan Reshuffle
Budi juga berpandangan, bahwa ada yang salah di instansi Kementerian Sosial, karena mengingat Juliari Batubara bukanlah Menteri Sosial yang pertama terjerat kasus korupsi tetapi dua menteri sebelumnya yakni Bachtiar Chamsyah dan Idrus Marham juga tersangkut kasus serupa.
“Jadi di Kementerian Sosial itu sendiri juga harus dibenahi. Dan kalau perlu harus dilaksanakan reformasi total, baik reformasi birokrasi maupun reformasi struktural. Karena khusus di Kementerian Sosial ini sudah emergency dengan tiga menteri yang terjerat kasus korupsi,” tandasnya.
Baca Juga: Respon Pengamat Hukum Soal Hukuman Mati Korupsi Bansos
Reshuffle tidak bisa ditunda lagi
Terkait perombakan kabinet, menurut Budi, Presiden Jokowi sudah terlambat untuk melakukan reshuffle melihat kondisi kabinet saat ini yang diistilahkan telah kronis. Tapi hal tersebut bisa dimaklumi karena melihat situasi bangsa tengah dirundung Covid-19.
“Mungkin pak Jokowi melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan. Tapi untuk kali ini tidak bisa ditunda lagi reshuffle harus dilakukan. Alangkah baiknya reshuffle dilakukan setelah Pilkada serentak untuk melihat eskalasi politik. Supaya reshuffle kabinet itu sendiri tidak menjadi beban politik yang baru buat Presiden Jokowi,” paparnya.
Baca Juga: Terjerat Bansos, Mensos Dibayangi Ancaman Hukuman Mati ? Begini Penjelasannya
Budi juga berpendapat langkah reshuffle kabinet saja tidak cukup, tapi harus diibarengi dengan reformasi birokrasi. Karena, menurutnya, persoalan ini bukan hanya ada di menteri, tapi juga di jajaran pejabat atau elit birokrasi.
“Terutama mereka yang menyandang kepangkatan eselon I, II, dan III, itulah yang harus menjadi prioritas untuk direformasi dan evaluasi. Karena mesin birokrasi kata kuncinya ada di tiga eselon itu. Ketika tiga eselon itu sudah mempunyai visi dan misi yang sama dengan presiden mudah-mudahan gerbong birokrasi baik di kementerian atau apapun itu bisa berjalan baik,” pungkasnya.***
