Network
Kedua, penerima bantuan hukum harus benar-benar masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan.
“Kalau sudah memiliki kartu KIS, PKH, atau surat keterangan miskin lainnya dari pemerintah, cukup difotocopi karena itu merupakan syarat resmi,” tambahnya.
Baca Juga: Kisah Miris Orangtua Paksa Dua Anaknya Minum Racun di Lampung
“Dengan adanya program Posbakum ini dapat membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Semoga dengan adanya LBH Manggarai Raya bisa membantu masyarakat yang tidak mampu atau tidak bisa mengakses jasa bantuan hukum,” jelas Fransiskus Ramli.
Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya bersama pihak PN Ruteng telah menandatangani MoU layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada hari Selasa 5 Januari 2021, berlangsung di lantai satu PN Ruteng.
Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh masing-masing pihak diantaranya yaitu Ketua PN Ruteng, Charni Wati Ratu Mana, SH., MH didampingi Sekretaris PN Ruteng, Mario Adolfino, S.E bersama Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, SH.
Baca Juga: Sempat Jadi Misteri, Polisi Ungkap Insiden Lengan Putus Perawat Aceh
Hal itu dijelaskan oleh Humas PN Ruteng, Hakim Carisma Gagah Arisatya, S.H Rabu, 6 Januari 2021
Ketua PN Ruteng, Charni Wati Ratu Mana, SH.,MH melalui Hakim Humas Pengadilan Negeri Ruteng, Carisma Gagah Arisatya menjelaskan Pos Bantuan Hukum tersebut merupakan program Mahkamah Agung RI yang bertujuan membantu masyarakat tidak mampu secara ekonomi atau masyarakat miskin apabila menghadapi kasus hukum.
Sebelumnya pihak PN Ruteng melakukan pengumuman terbuka terkait program pelayanan bantuan hukum di PN Ruteng, "Sementara yang mendaftar adalah LBH Manggarai Raya,” jelas Hakim Carisma.
