Network
ARAHKATA - Dalam membongkar kasus korupsi pengadaan barang/jasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya membeber jumlah kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Namun, tidak untuk kasus korupsi yang membelit mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino atau RJ Lino.
Awalnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta menjelaskan, pengiriman tiga unit QCC ke Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak dilakukan tanpa commision test yang lengkap.
Baca Juga: Halo Guys, Ini Tips Pilih Tips Baju Untuk Para Puan
Di mana, commission test tersebut menjadi syarat wajib sebelum dilakukannya serah rerima barang. Adapun, harga kontrak seluruhnya US$15,554,000.
Jumlah itu terdiri dari US$5,344,000 untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Panjang, US$4,920,000 untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Palembang dan US$5,290,000 untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Pontianak.
KPK, kata Alex, telah memperoleh data dari ahli ITB (Institute Teknologi Bandung) bahwa Harga Pokok Produksi (HPP) tiga unit QCC hanya sebesar US$2.996.123 untuk QCC Palembang, US$3.356.742 untuk QCC Panjang dan US$ 3.314.520 untuk QCC Pontianak.
Baca Juga: Pelatih Timnas U-22 Terkena COVID-19, Dubes Korsel Minta Doakan
"KPK juga telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC tersebut sebesar US$22,828,94. Sedangkan untuk pembangunan dan pengiriman barang tiga unit QCC tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian Negara," ujar Alex sapaan akrab Alexander Marwatta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Maret 2021.
Kerugian negara yang dibeber oleh KPK itu pun mengundang reaksi RJ Lino.
